Sedangkan pemakaian beras cadangan pangan tersebut tidak boleh untuk membantu masyarakat korban bencana alam, seperti banjir, gempa, tanah longso, dan bencana lainnya.
Larangan itu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 03 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2015 tentang penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok di Provinsi Bengulu.
BACA JUGA:2 Tersangka Pemerasan Kades Sungai Lintang Tahanan Kejari Mukomuko Segera Sidang
BACA JUGA:Tahap Awal Beroperasi, Suntikan Dana Untuk RS Pratama Ipuh Rp3 Miliar APBD Mukomuko 2025
“Dalam Peraturan Gubernur itu, ada larangan pemakaian beras cadangan milik Pemkab Mukomuko untuk membantu warga yang terkena dampak bencana alam banjir atau tanah longsor.
Untuk membantu korban bencana alam, bisa menggunakan beras lain. Beras cadangan itu hanya untuk masyarakat pada saat dilanda krisis pangan akibat gagal panen atau akibat lainnya,” terangnya.
Lanjutnya, maka dari itu karena beras tersebut masih diangka 18 ton belum terpakai, di 2025, hanya dilakukan penambahan 5 ton saja.
Sebab ditakutkan beberapa bulan ke depan terdapat kejadian yang mengharuskan stok cadangan pangan tersebut harus digunakan.
Namun jika tidak tentu stok cadangan Mukomuko sudah melebihi stok cadangan pangan pemerinta yang dianjurkan, dan hal tersebut tidak menjadi masalah.
“Lebih, sudah pasti lebih baik dari pada kurang, sehingga jika terjadi krisis pangan kita sudah memiliki stok beras yang diatas ketentuan dan tidak akan mengalami kekurangan.
Sebab beras yang disimpan digudang Bulog juga tidak akan rusak karena menjadi tanggungjawab mereka dalam penyimpanan,” tandasnya.