SELUMA, KORANRB.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma, H. Hadianto, SE, MM, M.Si menegaskan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 bersih dan murni.
Sehingga tidak perlu untuk percaya dengan adanya tawaran dari oknum calo yang menjanjikan kelulusan, terlebih lagi meminta imbalan yang besar.
Karena dalam seleksi PPPK sudah melalui rangkaian seleksi yang transparan, seperti contohnya seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT). "Cukup kejadiannya terjadi di tahun lalu, jangan terulang lagi di tahun ini," tegas Sekda.
BACA JUGA:Reward Paskibraka Tidak Kunjung Cair
Sekda mengaku sudah mendapatkan informasi di lapangan terkait beberapa peserta yang resah lantaran adanya upaya penawaran dari para calo. Padahal jika seleksi menggunakan sistem CAT tentunya nilai sudah kita ketahui sendiri dan langsung dilakukan perangkingan.
Setelah itu barulah kelulusannya diumumkan sesuai kebutuhan formasi yang tersedia.
"Semuanya sudah transparan sehingga tidak perlu percaya terhadap tawaran orang, cukup maksimalkan potensi diri. Jika sudah usaha maksimal insya Allah akan lulus," terang Sekda.
Sebelumnya dalam seleksi CAT PPPK yang berlangsung di Kota Bengkulu pada pertengahan November lalu, ada 16 orang calon PPPK yang tidak hadir dalam seleksi CAT. Yakni 13 calon PPPK formasi tenaga kesehatan (Nakes) dan 3 calon PPPK formasi tenaga pengajar (Guru).
BACA JUGA:Ada Bus Sekolah, Tak Mampu Dimanfaatkan
Artinya yang mengikuti seleksi CAT hanya 930 orang dari formasi nakes, dan dari formasi guru hanya 477 orang. Jika tidak ada perubahan, maka pengumuman kelulusan seleksi CAT akan dilakukan pada 6 - 15 Desember 2023 mendatang.
Untuk diketahui tahun ini Pemkab Seluma membuka total 743 formasi, terdiri dari formasi PPPK nakes sebanyak 385 orang dan formasi PPPK Guru sebanyak 358 orang.
Sedangkan di tahun 2024 nanti, Pemkab Seluma kembali akan mengusulkan ratusan formasi PPPK, baik dari nakes, guru maupun Satpol PP dan Damkar.
Hal ini dibenarkan oleh Bupati Seluma, Erwin Octavian, SE. Karena pada pekan lalu Bupati bersama rombongan telah ke Kemenpan RB untuk berkoordinasi.
"Jadi tidak hanya tenaga kesehatan dan tenaga guru, namun kita juga memerlukan PPPK dari tenaga teknis seperti Satpol PP dan Damkar. Karena saat ini masih banyak yang berstatus honorer," tegas Bupati. (zzz)