BACA JUGA:Debat Perdana Pilkada Lebong, Paslon Sepakat Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur
BACA JUGA:Pencairan Susulan TPG Triwulan III Tunggu SKTP Terbit
Utang tersebut mencapai angka Rp71miliar, kendati demikian proses pembayaran utang yang tidak tetap itu bisa diturunkan secara signifikan.
Sehingga, hingga akhir Oktober tahun ini total utang RSMY Bengkulu hanya berkisar pada angka Rp9 miliar saja.“Kami tekankan, putaran utang itu tidak menetap,” terang Ari.
Tidak hanya memberikan penjelasan terkait utang diatas, Ari juga menyoroti terkait, isu utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan (Nakes).
Ia mengatakan, bahwa TPP dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan TPP para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
BACA JUGA:Peringatan HGN dan HUT PGRI Setelah Pemungutan Suara Pilkada
BACA JUGA:Bantuan Seragam Sekolah dan Alat Tulis Gratis Kembali Diusulkan
“Nakes ini sensitif, dan kita selalu bayarkan hak nya itu sesuai dengan jadwalnya,” beber Ari.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring SH mengatakan, hasil dengar pendapat dengan manajemen RSMY Bengkulu, memang utang itu masih tersisa Rp9 miliar lagi. “Itu jasa pelayanan yang belum dibayarkan,” jelas Usin.
Usin mengatakan, bahwa sirkulasi di RSMY Bengkulu itu, pasien datang ditangani.
Tentu, dengan melakukan perawatan, pemberian obat dan lainnya.
Hampir 96 persen, masyarakat berobat menggunakan BPJS Kesehatan.
BACA JUGA:Mitos Tangan Kaki Seringkali Kesemutan Adalah Gejala Stroke, Ini Penjelasannya
BACA JUGA:Hasil Drawing Piala Asia U20! Timnas Masuk Grup Berat
"Sistemnya itu, kalau pasien sudah sembuh baru obatnya diklaim lewat BPJS. Sistem klaim itu, pihak RSMY mengajukan pembayaran dengan BPJS. Baru setelah itu, BPJS membayarkan ke RS,” terang Usin.