7 Kepala Dinas Pemkab Seluma Tolak Kelola Dana Stunting Rp5,6 Miliar

Selasa 12 Nov 2024 - 21:55 WIB
Reporter : M.Zulkarnain Wijaya
Editor : Ade Haryanto

SELUMA, KORANRB.ID - Diduga tidak berani menanggung “Amanah”, sebanyak 7 Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menolak untuk mengelola dana insentif stunting sebesar Rp5,6 miliar.

Dengan adanya fakta ini menimbulkan pertanyaan, mengapa peluang tersebut tidak ingin digunakan, padahal jumlah yang digelontorkan pusat cukup banyak.

Fakta ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, H. Hadianto, SE, M. Si saat rapat internal jajaran Pemkab Seluma yang dipimpin oleh Pjs Bupati Seluma, H. Meri Sasdi, M. Pd. 

Disampaikan Sekda, bahkan 7 kepala dinas tersebut informasinya telah menandatangani surat pernyataan menolak.

BACA JUGA:Pemkab Kaur Ajak ASN Taat Bayar Zakat

Disampaikan Sekda, ada 12 dinas yang dapat mengelola dana insentif stunting, namun karena ada penolakan dari 7 dinas, artinya ada 5 dinas yang siap mengelola dana stunting di sisa tahun 2024 ini. 

Namun untuk nama dinasnya, hingga saat ini belum dapat dipublikasi.

“Bahkan para Kabidnya sendiri sebenarnya bersedia, namun dari atasannya menolak untuk mengelola,” sampai Sekda dalam rapat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pjs. Bupati Seluma, Meri Sasdi mengaku cukup heran perihal ini, padahal dana tersebut cukup besar dan diharapkan oleh pemerintah daerah lainnya.

BACA JUGA:Kerugian Peternak Kaur Akibat Penyakit Ngorok Tembus Rp1,5 Miliar

Menurut Pjs. Bupati, para kepala dinas seharusnya jangan takut untuk mengelola, karena dalam pengelolaannya, dinas bisa menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pendampingan sehingga minim ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT).

Menurutnya, hal seperti ini harus segera ditelusuri karena jika terus menerus dilakukan, maka akan berdampak terhadap lambannya proses kemajuan Kabupaten Seluma.

Bahkan kemungkinan terburuknya dana tersebut mungkin tidak akan diterima lagi lantaran saat diberikan ternyata tidak ada yang mau mengelola.

“Ini sangat sia sia sekali, kita mencari uang Rp5 juta saja sudah sulit, apalagi ini mendapatkan Rp5 miliar malah ditolak.

BACA JUGA:Kampanyekan Pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk Ketahanan Pangan

Kategori :