ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Pemerintah Bengkulu Utara masih sangat bergantung pada program-program pembangunan dari pemerintah pusat.
Beberapa tahun belakangan ini, APBD BU hanya Rp 1,2 triliun. Itupun banyak terserap dengan belanja pegawai dan belanja lainnya yang merupakan kewajiban daerah.
Bahkan, dalam APBD Perubahan tahun ini dan APBD 2024 Pemkab BU harus membiayai dana Pilkada yang juga nilainya sangat besar.
BACA JUGA:Pagu Anggaran 2024 di Provinsi Bengkulu Tembus di Atas Rp 16 Trilun, Berikut Rinciannya
Hal ini tentunya menjadi salah satu penghambat pembangunan, lantaran besarnya tanggung jawab pembangunan di BU terutama pembangunan fisik.
Bahkan aspirasi terkait pembangunan fisik ini sangat banyak diterima DPRD BU. Pembangunan ini bukan hanya pembangunan yang menjadi kewajiban daerah. Namun juga kebutuhan pembangunan yang terkait infrastruktur nasional maupun provinsi.
Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH menerangkan jika masyarakat tidak ingin memahami persis terkait infrastruktur yang menjadi tanggung jawab kabupaten, Provinsi maupun daerah.
Namun masyarakat menginginkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur sehingga akses dan kebutuhan infrastruktur mereka terpenuhi.
BACA JUGA:Wajib Dikunjungi! Destinasi Wisata Kabupaten Bengkulu Selatan, Salah Satunya Gua Suruman
“Masyarakat hanya mengetahui pejabat yang terdekat dengan mereka adalah Bupati dan DPRD. Maka memang menjadi tugas kami untuk menyampaikan hal tersebut ke pejabat provinsi maupun nasional,” terangnya.
Ia menegaskan DPRD BU juga turun langsung melakukan pendekatan dengan pemprov maupun kementerian dalam mencari program yang bisa dilaksanakan di BU.
Terutama pendekatan dengan politisi parlemen baik itu politisi di tingkat provinsi maupun nasional.
“Karena memang Anggota DPRD memiliki kedekatan khusus dengan sesama anggota DPR tentunya. Ini kita manfaatkan untuk bisa mendorong pembangunan di daerah,” terangnya.
Bahkan DPRD aktif bersama kepala-kepala OPD untuk melakukan ekspose lintas kementerian.
Hal ini untuk menunjukan bukan hanya pemerintah, namun DPRD yang memiliki fungsi anggaran juga sangat mendukung pembangunan dan siap melakukan fungsinya dalam melakukan pembangunan.