SELUMA, KORANRB.ID - Kajari Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH, MH melalui Kasi Intel, Renaldho Ramadhan, SH. MH menanggapi keluhan puluhan Kades yang diteror oleh oknum LSM atas kegiatan di desa.
Renaldho menegaskan pihaknya program yang bersinggungan dengan desa, yakni Jaga Desa.
Disampaikan Kasi Intel, program ini diturunkan langsung dari Kejagung RI dan tersedia diseluruh jajaran Kejari, termasuk Kejari Seluma.
Namun sejauh ini diakuinya masih cukup minim desa yang mengetahui program ini, padahal pos Jaga Desa tersedia tepat disamping Gedung Utama Kejari Seluma.
BACA JUGA:Geger! Kasat Reskrim Tewas Ditembak Kabag Ops, Anggota DPR RI Protes Pelaku Tidak Diborgol
BACA JUGA:Rumah Warga Kelurahan Kandang Mas Dilahap Api, Ini Dugaan Penyebab Kebakaran
“Mungkin banyak pemerintah desa yang belum tau, maka dari itu kita sampaikan bahwa kita ada program jaga desa, inti dari program ini ya untuk menjaga desa,”sampai Kasi Intel.
Program ini dijalankan oleh Bidang Intelijen Kejari Seluma, adapun tujuan yang bisa diciptakan dalam program jaga desa yakni menjaga desa agar semua kegiatan dapat berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak ada penyelewengan dana, memaksimalkan pengelolaan keuangan desa, meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan RAB.
“Bagi desa yang ingin memanfaatkan program jaga desa, bisa mendatangi Kejari Seluma untuk berkonsultasi . Nantinya petugas akan secara fleksibel dalam menjaga dan memantau desa, monitoring juga akan dilakukan,”sampai Kasi Intel.
Pada Kamis sore 21 November lalu, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Seluma beserta jajaran menggelar rapat di Sekretariat APDESI Seluma.
BACA JUGA:Aktivis Melyan Sori Soroti Dugaan Mobilisasi Kadis Kadis di Kota Bengkulu
BACA JUGA:Podcast Semakin Populer Saat Ini, Ikuti Tips Berikut Jika Ingin Menjadi Podcaster yang Menarik
Dari hasil pertemuan tersebut, Ketua DPC APDESI Seluma, Alta Harmiyanto mengatakan para kades sepakat untuk berencana meminta pendampingan kepada aparatur penegak hukum (APH) sehingga semua item kegiatan di desa dapat diminimalisir dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
“Para kades sudah resah, karena sedikit sedikit sudah dilaporkan ke APH, terkadang para oknum ini sudah seperti tim auditor ketika mengecek item,”sampai Alta.
Diungkapkan Alta, setelah para oknum tersebut melakukan pemeriksaan, kemudian mereka memanggil para kades tersebut untuk mendatangi Sekretariat mereka di Kota Bengkulu, jika tidak hadir maka hasil kedatangan dan pemeriksaan oknum tersebut di desa akan diterbitkan menjadi berita.