BENGKULU, KORANRB.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dempo Xler, SIP, MAP mengatakan, masyarakat harus pintar memilah terkait maraknya kampanye gelap pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terutama kampanye gelap pada media social. Ini menjadi ancaman serius bagi keamanan informasi dan integritas demokrasi.
Dengan menggunakan taktik yang canggih, kelompok atau individu tak dikenal berusaha memanipulasi opini publik dan mengarahkan narasi sesuai dengan agenda mereka.
Pihak berwenang harus bisa mendeteksi adanya kampanye ini yang merambah ke berbagai platform media sosial. Kampanye gelap ini biasanya seperti penyebaran berita palsu, pembelian followers palsu, serta penggunaan bot untuk meningkatkan visibilitas dan dukungan palsu.
BACA JUGA:Seluruh Kepala OPD Diminta Aktif Turun ke Masyarakat
“Kampanye gelap biasa terjadi saat pemilu. Kita harus cerdas jangan sampai ikut percaya apalagi terpengaruh pemberitaan yang tidak benar. Itu biasanya terjadi pada media sosial oknum yang menjelek-jelekan dan memanipulasi data. Para pihak yang bergerak dalam proses pengawasan harus serius,” sampai Dempo.
Dempo mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka temui di media sosial. Diperlukan kerja sama antara platform media sosial, pihak berwenang, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ini.
Kampanye gelap di media sosial bukan hanya ancaman bagi proses demokrasi, tetapi juga bisa memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial. Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam melaporkan konten yang mencurigakan.
“Tentu ini akan jadi ancaman serius, pasti ini akan ada dampaknya terhadap sosial masyarakat kita. Saya mengajak mari sama-sama kita awasi bila perlu laporkan terhadap akun-akun yang melakukan black campaign,” ungkap Dempo.
Ia menjelaskan lembaga-lembaga perlindungan data pribadi dan keamanan siber terus meningkatkan upaya mereka untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan semacam ini.
BACA JUGA:Perjuangkan Akses Jalan Pertanian dan Perkebunan
Harapannya, tindakan cepat dan kolaboratif dapat meminimalisir dampak kampanye gelap di media sosial dan menjaga integritas informasi.
“Lembaga yang memang berkompeten melakukan pengawasan harus memiliki kerja ekstra. Maka dari itu saya sangat mengharapkan adanya sinergitas serta kolaborasi antara kita dan lembaga seperti Bawaslu, Polisi, Kominfo serta masyarakat agar tercipta informasi yang benar,” tutup Dempo. (afa/pkt/red/dprdprovinsibengkulu)