Tercatat di bulan Oktober, ada laporan PAD Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Rp500 ribu, namun dengan realisasi akhirnya adalah nol rupiah.
Diwawancarai, Kabid Pendapatan BKD Kabupaten Kepahiang Amarrullah Muttaqin tak menampik masih adanya OPD dengan capaian PAD nol rupiah.
Dijelaskan, per November 2024 realisasi PAD secara keseluruhan mencapai Rp44,2 miliar atau 77,01 persen dari target yang dibebankan. Yakni, Rp57,01 miliar.
"Catatan realisasi PAD kita per November, sudah 77,01 persen. Untuk beberapa OPD, memang masih ada yang nol rupiah," kata Amar.
BACA JUGA:Partisipasi Pemilih di Bengkulu Tengah Mencapai 85,95 Persen
BKD lanjutnya, masih terus dalam proses penagihan terus berjalan.
Sektor-sektor pendapatan yang menjadi penyumbang PAD Kabupaten Kepahiang, masih dalam proses penyelesaian.
Penerimaan PAD terbesar masih berasal dari penerimaan padak daerah, deviden dan penerimaan pengembalian TGR yang dikelola oleh BKD dengan nilai lebih kurang Rp7 miliar, RSUD Rp6,3 miliar.
Dijelaskan, ada sejumlah jenis usaha wajib menyetorkan pajaknya ke daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BACA JUGA:Dinas Dikbud Minta Guru Segera Ajukan Pencairan TPG Triwulan IV
Diantaranya, usaha hotel, pertashop, reklame sarang walet dan rumah makan, hingga PBB tower telekomunikasi.
Selain Pajak Bumi Bangunan, Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) kelima sektor usaha tersebut di atas diyakini dapat mendongkrak capaian PAD 2024.
Guna mencapainya, BKD Kepahiang mesti lebih memaksimalkan kinerja agar target PAD yang ingin dibidik terealisasi.
Seperti gencar menggunakan aplikasi, pengelolaan PAD yang terintegrasi merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola PAD yang akuntabel.
BACA JUGA:Masih Sepi Peminat, Baru 12 Peserta Daftar PPPK Tahap II
Sekaligus dapat meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Kepahiang.