BACA JUGA: Pengawasan Ormas dan OKP di Mukomuko, Kesbangpol Soroti Izin Hingga Laporan
Kemudian juga perlu diketahui, penerima bantuan beras ini termasuk keluarga yang menerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Selain itu ada juga KPM penerima beras dari pemerintah pusat, juga masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Mukomuko.
“Untuk jumlah dan siapa penerima, pemerintah pusat yang menentukan dan mendistribusikan sampai ke daerah. Pemkab hanya membantu pendistribusian dan melakukan pengawasan,” ujarnya.
Berkaitan dengan pembaharuan data penerima dan jumlah bantuan yang akan disalurkan di tahun 2025, M Arpi belum bisa memastikan program bantuan ini hadir kembali. Sebab belum ada petunjuk.
“Untuk tahun 2025 kami belum ada petunjuk, maka dari itu kita tunggu saja seperti apa ke depannya,” tandasnya