LEBONG, KORANRB.ID - Ribuan massa dari Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lebong, Senin, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lebong dan Kantor DPRD Lebong, Senin, 23 Desember 2024.
Aksi pertama dilaksanakan di depan Kantor Bupati Lebong.
Aksi tersebut nyaris sajah bentrok.
Lantaran, Staf Ahli Bagian Hukum dan Politik, Mahmud Siam mengizinkan perwakilan massa aksi melakukan audiensi namun dengan syarat hanya perwakilan ASN yang boleh masuk.
BACA JUGA:Posko Terminal Simpang Nangka Sediakan Layanan 24 Jam Selama Perayaan Nataru
Hal itu membuat situasi mulai memanas. Dengan negosiasi yang cukup alot, akhirnya massa aksi diperbolehkan melakukan audiensi, baik dari NAL maupun ASN.
Audiensi itu sedikit alot, karena perwakilan massa aksi dan Mahmud Siam tidak mendapatkan titik temu.
Pada akhirnya, Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Riswan Effendi tiba di ruangan audiensi.
Dengan hasil akhir, terjadi kesepakatan antara massa aksi dan perwakilan Pemkab Lebong yakni Riswan Effendi.
BACA JUGA:Buron Selama 10 Bulan, Pelaku Begal Dibekuk, Hindari Kejaran Polisi Sering Berpindah Tempat Tinggal
Dalam perjanjian itu, Pemkab Lebong berjanji akan membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Lebong selama lima bulan, setelah Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi dan DBH Pusat masuk ke Kas Daerah (Kasda) Lebong.
“Tadi sudah kita tuangkan diberita acara, bahwa Pemkab Lebong berjanji akan membayar TPP setelah DBH cair,” kata Kordinator Lapangan (Korlap) massa aksi, Devi Gunawan.
Devi menegaskan, jika setelah DBH cair, TPP tidak juga dibayarkan, pihaknya akan membawa persoalan TPP ini ke ranah hukum.
“Tidak juga dibayar, kita akan bawa ke ranah hukum,” tegasnya.
BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Tengah Kembali Perjuangkan Dana Inpres Tahun 2025