Pendataan ini sudah diverifikasi tim. Selanjutnya terhadap hasil yang sudah layak surat data perkebunan itulah yang berhak mendapatkannya nanti. Setelah itu berhak mengakses bantuan.
Sementara itu Kabid Perkebunan Ahmad Sukirman menjelaskan kegiatan pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat dimulai sejak Juli 2024 dan melibatkan 21 tenaga pendata selama 6 bulan.
Hanya saja dalam perjalananya tim sedikit mengalami kesulitan dan target belum tercapai 100 persen.
Menjadi kendala serta tingkat kesulitannya, ada masyarakat enggan memberikan data perkebunan. Selain itu tingkat kepercayaan masyarkat masih kurang.
Untuk itu ia berharap seluruh pemerintah desa, penyuluh, perbankan, harapannya bisa lebih kerjasama lebih baik lagi dan pendataan lebih maksimal.
“Tujuan yang kita harapkan nanti. Mempermudah Dinas Pertanian memilah apa yang dibutuhkan kebijakan daerah sesuai dengan data STD-B,” jelas Sukirman.