Supaya nanti pada saat kegiatan berjalan, Kejari Kaur bisa membantu dalam memberikan pendapat hukum.
Sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun.
"Kejari tetap akan melakukan pendampingan, nanti akan memberikan arahan opinion hukum agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar," jelas Hiftario.
Sementara Kepala Dinas PUPR Kaur Guntur Akhiri ST, mengungkapkan, di tahun 2025 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaur mempunyai 9 proyek strategis yang anggarannya cukup fantastis.
BACA JUGA:2 Paket Kegiatan Rp4,2 Miliar Dilelang, Akhir Januari Teken Kontrak
Tiga diantara kegiatan proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sementara untuk sisanya dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
Adapun sembilan proyek strategis tersebut yakni Trans Tanjung Agung peningkatan badan jalan dengan pagu anggaran paling besar Rp20 miliar.
Jalan Muara Sahung Rp5,5 miliar, lalu lanjutan pembangunan jalan Tinggi Hari dengan pagu anggaran Rp5,5 miliar.
Kemudian peningkatan jalan Pagar Alam sumber Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pagu Rp 2,6 miliar, jalan Tanjung Agung Rp1,7 miliar, jalan Padang Petron Rp1,3 miliar, lalu peningkatan jaringan irigasi daerah Air Pd. Lipih Tengah Rp1,2 miliar dan yang terakhir TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Desa Bandu Agung Kaur Utara dengan pagu Rp1,2 miliar.
"Tahun ini kita ada 9 proyek strategis, sekarang masih berproses kemungkinan Mei mulai tahapan lelang," ungkapnya.