ARGA MAKMUR, KORANRB.ID - DPRD Bengkulu Utara (BU) menggelar dua rapat paripurna dalam satu hari, Selasa (24/10). Rapat paripurna pertama dilaksanakan sekitar pukul 11.00 WIB, dengan agenda pandangan umum fraksi atas nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD BU Tahun 2024.
Paripurna kedua dilaksanakan sekitar pukul 15.00 WIB, dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi. Pada rapat paripurna pandangan umum fraksi, tiga fraksi tidak hadir. Yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem dan Fraksi Nurani Indonesia.
Akhirnya pandangan umum dari tiga fraksi tersebut harus disampaikan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) BU, Dra. Evi Fitriani kepada Bupati BU, Ir. H. Mian yang diwakili Wakil Bupati BU, Arie Septia Adinata, SE, M.AP, dan Ketua DPRD BU, Sonti Bakhara, SH.
BACA JUGA:OJK Gelar Sosialisasi Ketentuan Pasar Modal
"Untuk tiga fraksi yang tidak bisa hadir ini, karena mereka mengikuti acara partai masing-masing, sehingga kita memaklumi," ungkap Ketua DPRD BU, Sonti Bakara.
Dalam pandangan umum empat fraksi yang hadir, yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) fraksi, mereka memberi catatan dan usulan kepada eksekutif terhadap penggunaan APBD 2024.
Beberapa catatan yang diberikan Fraksi PDI Perjuangan, pertama mengusulkan kepada Pemkab BU agar dapat memasukkan program penebusan ijazah SD hingga SMA kepada masyarakat kurang mampu di BU. Fraksi ini juga meminta pihak eksekutif memastikan kembali Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima Kabupaten BU tahun 2024.
BACA JUGA:205 Kafilah Bersaing di MTQ Tingkat Kabupaten
Sementara itu, Fraksi Golkar mengharapkan penyusunan anggaran yang dilakukan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga setiap anggaran yang digunakan dari APBD orientasinya harus berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan Fraksi PAN dan Frkasi De'ase Utara sama-sama mengusulkan agar di 2024 mendatang Pemkab BU dapat mengusulkan Formasi PPPK untuk operator sekolah yang mayoritas lulusan SMA.
"Namanya pandangan umum dari DPRD tentu muaranya untuk kebaikan secara bersama. Terkait dengan rekrutmen PPPK, tentu itu harus berdasar dari regulasi yang ada," tutur Wabup.(eng)