Namun, Pemkab BU melalui desa-desa juga masih mengajukan kembali nama-nama masyarakat kurang mampu untuk penerima bansos.
Pengajuan dilakukan langsung oleh desa-desa yang saat ini sudah memiliki operator desa yang mengajukan langsung ke Kemensos melalui aplikasi DTKS.
BACA JUGA:Tiga Polisi Dipecat, Kasus Asusila Anak Meningkat di Bengkulu Utara
“Sehingga peran desa sangat besar, karena desa yang memang paling mengetahui kondisi masyarakat masyarakat. Tentunya pengajuan dan pencoretan dilakukan dari dalam musyawarah desa,” terangnya.
Ia juga yakin dengan besarnya anggaran bansos yang masuk ke BU setiap tahunnya maka akan berpengaruh pada meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat BU.
BACA JUGA:Anggaran Peta Rencana Kabupaten Bumi Pekal Disiapkan Pemkab
Sehingga setiap tahun pemerintah desa diminta terus melakukan verifikasi memastikan apakah penerima bansos masih memenuhi syarat menerima atau tidak.
“Termasuk juga apakah memang ada warga baru yang juga akan diajukan untuk menerima bansos,” pungkas Agus.(qia)