BACA JUGA:Selama 2023, GHPR Tercatat 228 Kasus di BU
“Tahun lalu kita melakukan audit dan mengeluarkan berbagai rekomendasi untuk dilakukan perbaikan sehingga semua program yang dijalankan sesuai dengan aturan,” katanya.
Termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga akan masuk dalam daftar yang akan dilakukan audit dalam sepanjang tahun ini.
Ditambahkannya, audit ini untuk mengukur kepatuhan sekaligus pembinaan pada OPD pengelola anggaran terkait dengan belanja dan pelaksanaan program.
BACA JUGA:1.324 Warga Pindah Memilih, Sisa 4 Kategori Dilayani KPU
Hal ini sebagai salah satu bagian dari tugas APIP untuk melakukan pencegahan terjadinya kesalahan ataupun penyimpangan anggaran.
“Maka setiap tahun kita rutin melakukan audit kinerja sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan pada OPD-OPD maupun desa terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran,” pungkas Noprianto. (qia)