TUBEI, KORANRB.ID - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melelang 7 kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), tidak terkejar.
Itu karena anggaran senilai Rp 170 juta yang diplot dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diklaim tidak cukup. Sementara sampai saat ini tidak ada kejelasan Pemkab Lebong bisa merevisi APBD atau tidak.
''Sepertinya tidak mungkin dikejar tahun ini, lelang JPTP terpaksa ditunda tahun depan. Artinya jabatan Plt (Pelaksana tugas, red) tetap diperpanjang,'' ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.
BACA JUGA:Ada Apa dengan SAHE ?
Diakuinya rencana lelang JPTP memang sempat diagendakan tahun ini. Namun anggaran yang disiapkan tidak cukup untuk membuka seleksi 7 JPTP yang kosong.
Tidak mungkin juga Pemkab Lebong melelang kursi JPTP sesuai anggaran yang tersedia karena akan merepotkan jika harus berulang kali membuka lelang.
''Tetapi untuk kepastiannya, kami tetap menunggu instruksi dari bupati. Kami juga akan koordinasi kembali ke KASN (komisi aparatur sipil negara, red) soal usulan lelang JPTP,'' terang Sekda.
BACA JUGA:Biosolar di Lebong Masih Aman
Sementara Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur, Wince Darmayanti, S.Kom mengatakan, jika lelang JPTP ditunda jabatan setingkat kepala dinas yang kosong akan terus bertambah.
Bahkan per Maret 2024, akan ada 2 pejabat eselon II lagi yang masuk pensiun.
''Kalau memungkinkan, tahun ini harus digelar lelang JPTP agar tidak menumpuk jabatan kosong,'' tukas Wince.
Diketahui, JPTP yang kosong itu antara lain kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta jabatan sekretaris DPRD.
Termasuk jabatan 3 asisten di Sekretariat Kabupaten serta 1 jabatan staf ahli bupati. (sca)