Alhasil, Pilkades serentak mundur hingga 2025 mendatang. Dengan sendirinya pula, Pjs Kades nantinya akan melanjutkan kepemimpinan sementara di desa hingga terlaksananya Pilkades 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang Iwan Zamzam Kurniawan, SH menyampaikan, usulan pelaksanaan Pilkades 2024 sebesar Rp2 miliar tidak diakmodir.
"Ada 37 desa akan dipimpin Pjs Kades tahun ini. Untuk Pilkades serentak dilaksanakan 2025 nanti," ujar Iwan.
Nantinya, Pjs yang ditunjuk Pemkab Kepahiang merupakan ASN yang ditentukan. Masa kerja Pjs pun akan dilakukan, hingga nanti terpilih seorang Kades definitif berdasarkan hasil Pilkades.
Sebagai gambaran, tahun ini, ADD Kabupaten Kepahiang ditetapkan Rp 47.413.927.100 dan DD mencapai Rp 82.573.778.000. Pagu ADD dan DD tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 lalu. ADD naik hingga Rp 5 miliar lebih, sementara DD hanya naik Rp 561 juta.
BACA JUGA:Opsi Bedah Rumah Korban Longsor, Ini Syarat Supaya Bisa Dapat BSPS!
Penggunaan DD diantaranya untuk pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, yakni dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung (BLT) maksimal 25 persen dari total DD.
Sedangkan DD untuk operasional pemerintah desa maksimal 3 persen, serta untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen dana desa.
Khusus untuk ketahanan pangan, masing-masing pemerintah desa diwajibkan sudah menentukan apa saja yang akan diprogramkan. Dengan kata lain, dalam APBDes yang disusun, program ketahanan pangan tersebut sudah harus jelas. (oce)