JAKARTA, KORANRB.ID – Kritikan akademisi terhadap pemerintah terus bermunculan.
Mereka mengungkapkan keprihatinan pada kondisi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi.
Kemarin (3/2) giliran alumni hingga sivitas akademika dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UIN Syarif Hidayatullah, hingga Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang menyampaikan sikap.
Sebelumnya, kritikan juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin.
BACA JUGA:Bawaslu Proses Oknum Dosen Kampus Swasta, Ini Penyebabnya!
Dari Unpad, sekitar 1.030 sivitas akademika menyampaikan kritiknya melalui petisi bertajuk ”Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat”.
Ketua Senat Unpad Ganjar Kurnia mengungkapkan, peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Jokowi.
Indeks persepsi korupsi yang semakin buruk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan yang tidak amanah, hingga penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik.
Mereka juga menyentil nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik lainnya. ”
BACA JUGA:Jembatan Rusak, Sungai Meluap, Keselamatan Pelajar Terancam!
Ini adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia,” katanya.
Padahal, kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan.
Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan bernegara justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi.
Selain itu akan memperdalam kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan sosial dan budaya.
Ditambah lagi adanya praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elite.