Untuk memperjuangkan hal tersebut, tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Satpol PP saja.
Namun, juga harus diusulkan dari bawah, mulai dari musrenbang desa yang dilanjutkan ke musrenbang kecamatan, baru ke musrenbang kabupaten.
“Kalau misalkan honor anggota Linmas tahun lalu hanya Rp200 ribu, tahun ini jika bisa kita upayakan naik menjadi Rp400 perbulan,’’ sampainya.
BACA JUGA:Disperindag Awasi Pangkalan, Terima Aduan Penyaluran Gas LPG 3 Kg
Termasuk anggota Linmas yang belum mendapatkan honor. Dari sekitar 1.500 anggota Linmas di Kabupaten Mukomuko, belum seluruhnya mendapatkan SK Bupati.
Linmas dibutuhkan tak hanya membantu menjaga ketertiban Masyarakat. Juga ditugasi membantu pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pemilu 14 Februari 2024.
Sejauh ini, sudah terpenuhi kebutuhannya sebanyak 1.170 orang Linmas, dengan estimasi masing-masing TPS ada 2 orang linmas.
"Kebutuhan sudah terpenuhi, sejumlah 1.170 orang Linmas. Setiap TPS nanti akan ditugaskan 2 orang Linmas,” jelas Jodi.
Untuk Linmas yang dimiliki Pemkab Mukomuko, atau berdasarkan SK Bupati Mukomuko hanya 928 orang.
Maka dari itu sisanya, sebanyak 242 orang ini diambil Pemdes dari Linmas cadangan yang belum memiliki SK, untuk membantu mengamankan TPS.
"Sebanyak 242 orang ini, hanya direkrut untuk hari pencoblosan saja, karena memang kita kekurangan linmas," ujarnya.
Terkait dengan pakaian yang nanti digunakan oleh Linmas saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, berdasarkan SK Bupati Mukomuko menggunakan seragam Linmas.
Namun untuk Linmas cadangan atau Linmas cabutan, dipersilakan menggunakan kaos linmas. Jika tidak ada juga dipersilakan pakai pakaian hitam putih.
‘’Pakaian memang tidak ada anggarannya saat ini. Karena 242 Linmas cabutan ini hanya berdinas sehari. Maka kita minta kenakan kaos Linmas saja. Atau kemeja hitam putih,” ujarnya.
BACA JUGA:Pengajian Rutin, jadi Siraman Rohani Sebulan Sekali ASN dan THL Pemprov
BACA JUGA:Usulan 500 Kuota CASN Bengkulu 2024, Ini Kata Sekda