Disperindag Awasi Pangkalan, Terima Aduan Penyaluran Gas LPG 3 Kg

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 23:28

AWASI:Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu terus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas elpiji subsidi 3 Kilogram (Kg). BELA/RB--

BENGKULU – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu terus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG subsidi 3 Kilogram (Kg).

Hal ini dilakukan agar penyaluran gas LPG 3 Kg bisa tepat sasaran. Bahkan Disperindag siap menerima aduan dari masyarakat terkait keluhan apabila tidak mendapat gas LPG subsidi 3 Kg.

Hal tersebut dibeberkan, Kepala Disperindag Kota Bengkulu, Bujang HR. Ia menyebutkan akan menampung masukan dari masyarakat terkait keluhan pembelian gas LPG subsidi 3 Kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kita akan menampung seluruh keluhan dari masyarakat Kota Bengkulu,” sebut Bujang Sabtu 3 Februari 2024.

Bujang menjelaskan saat ini pemerintah sudah menerapkan pembelian gas LPG 3 Kg wajib menggunakan KTP.

Namun Disperindag Kota Bengkulu sebut peluang untuk pelanggaran tetap masih terbuka jika tidak diawasi dengan benar.

“Meski sudah sudah ada aturan untuk penerimaan LPG ini namun pasti ada saja oknum yang memanfaatkan, sehingga LPG tak tepat sasaran,” ujar Bujang.

Bujang menginformasikan, sebelumnya Pertamina sudah menerapkan pembelian gas LPG subsidi 3 Kg dengan menggunakan KTP untuk penyaluran yang lebih tepat sasaran.

“Pertamina sudah memberikan syarat untuk penerima LPG ini sebelumnya,” kata Bujang.

Tambah Bujang, pihaknya akan membantu melakukan pengawasan terhadap pangkalan gas LPG untuk mengantisipasi pelanggaran, namun hingga saat ini belum ada laporan tentang dugaan pelanggaran.

disperindag awasi pangkalan, terima aduan penyaluran gas lpg 3 kg                            bengkulu – dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) kota bengkulu terus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas lpg subsidi 3 kilogram (kg). 
hal ini dilakukan agar penyaluran gas lpg 3 kg bisa tepat sasaran. bahkan disperindag siap menerima aduan dari masyarakat terkait keluhan apabila tidak mendapat gas lpg subsidi 3 kg. 
hal tersebut dibeberkan, kepala disperindag kota bengkulu, bujang hr. ia menyebutkan akan menampung masukan dari masyarakat terkait keluhan pembelian gas lpg subsidi 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk (ktp). 
baca juga:tabung gas distributor elpiji dicuri, aksi pencuri terekam cctv
baca juga:kuota elpiji 3 kg 2024 dikurangi, totalnya 54.631 mt
“kita akan menampung seluruh keluhan dari masyarakat kota bengkulu,” sebut bujang sabtu 3 februari 2024.
bujang menjelaskan saat ini pemerintah sudah menerapkan pembelian gas lpg 3 kg wajib menggunakan ktp. 
namun disperindag kota bengkulu sebut peluang untuk pelanggaran tetap masih terbuka jika tidak diawasi dengan benar. 
“meski sudah sudah ada aturan untuk penerimaan lpg ini namun pasti ada saja oknum yang memanfaatkan, sehingga lpg tak tepat sasaran,” ujar bujang.
bujang menginformasikan, sebelumnya pertamina sudah menerapkan pembelian gas lpg subsidi 3 kg dengan menggunakan ktp untuk penyaluran yang lebih tepat sasaran. 
baca juga:data penerima subsidi elpiji harus klir
baca juga:jual elpiji 3 kg tanpa ktp agen akan ditutup pertamina
“pertamina sudah memberikan syarat untuk penerima lpg ini sebelumnya,” kata bujang.
tambah bujang, pihaknya akan membantu melakukan pengawasan terhadap pangkalan gas lpg untuk mengantisipasi pelanggaran, namun hingga saat ini belum ada laporan tentang dugaan pelanggaran. 
"hingga saat ini belum ada, laporan terkait penyaluran gas, baik dari segi distributor atau keluhan dari masyarakat itu sendiri," sampai bujang, 
bujang mengharapannya, penerapan ini dapat lebih menertibkan oknum yang tidak tepat sasaran dalam pembelian gas lpg subsidi.
baca juga:kuota gas elpiji 3 kilogram belum pasti
baca juga:tahun ini, beli elpiji 3 kg pakai aplikasi dan ktp 
"kita membuka diri, untuk laporan dari masyarakat jika menemukan adanya pelanggaran terkait penyaluran gas subsidi ini,
kita juga meminta masukan dari masyarakat agar gas lpg subsidi ukuran 3 kg ini benar - benar bisa digunakan oleh masyarakat yang berhak menerima," harap bujang.
sementara itu, warga rawa makmur, merpati iii rifki awali meminta pihak disperindag kota bengkulu untuk senantiasa melakukan pengawasan penuh terhadap penyaluran gas lpg.
rifqi menyoroti seringnya warga tidak kebagian gas lpg dikarenakan banyaknya oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut.
“kami akan laporkan jika tidak dapat, namun mereka (disperindag kota bengkulu, red) harus juga mengawasi, karena banyak yang curang dibawah ini,” ungkapnya.
baca juga:nataru, kunjungan ke bali lebihi prediksi, kementerian esdm jamin stok elpiji aman
baca juga:dijanjikan buka pangkalan gas elpiji, oknum caleg bu dilapor ke polisi
rifqi mengharapkan penyaluran gas lpg ini dapat tepat sasaran sehingga, tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan haknya.
“jangan ada lagilpermasalahan lpg ini, siapa yang berhak benar - benar menerima itu saja harapannya,” harap rifqi.
the bengkulu city department of industry and trade (disperindag) continues to supervise the distribution of subsidized 3 kilogram (kg) lpg gas.
this is done so that the distribution of 3 kg lpg gas can be right on target. even the department of industry and trade is ready to receive complaints from the public regarding complaints about not receiving 3 kg of subsidized lpg gas.
this was explained by the head of the bengkulu city department of industry and trade, bujang hr. he said he would accommodate input from the public regarding complaints about purchasing 3 kg of subsidized lpg gas using a resident identity card (ktp).
"we will accommodate all complaints from the people of bengkulu city," said bujang, saturday, february 3 2024.
bujang explained that currently the government has implemented the mandatory purchase of 3 kg lpg gas using an id card.
however, the bengkulu city department of industry and trade said that the opportunity for violations remains open if it is not monitored properly.
"even though there are already regulations for accepting lpg, there are definitely individuals who use it, so the lpg is not on target," said bujang.
bujang informed that previously pertamina had implemented the purchase of subsidized 3 kg lpg gas using ktp for more targeted distribution.
"pertamina has previously provided conditions for lpg recipients," said bujang.
bujang added that his party would help monitor lpg gas stations to anticipate violations, but to date there have been no reports of suspected violations.
"until now there have been no reports regarding gas distribution, either from the distributor's perspective or complaints from the community itself," said bujang,
bujang hopes that this implementation can further discipline individuals who are not on target when purchasing subsidized lpg gas.
"we are open to reports from the public if we find any violations related to the distribution of this subsidized gas, we are also asking for input from the public so that this 3 kg subsidized lpg gas can really be used by people who are entitled to receive it," hoped bujang.
meanwhile, rawa makmur resident, merpati iii rifki awali asked the bengkulu city department of industry and trade to always carry out full supervision of lpg gas distribution.
rifqi highlighted that residents often do not receive lpg gas because many individuals take advantage of this opportunity.
"we will report it if we can't, but they (bengkulu city department of industry and trade, ed.) must also monitor it, because there are many cheaters below," he said.
rifqi hopes that the distribution of lpg gas can be right on target so that no more residents will not get their rights.
"there should be no more lpg problems, whoever has the right to truly accept that is their hope," hoped rifqi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan