JAKARTA, KORANRB.ID - Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) usulan nama panglima TNI. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III pada Selasa (31/10), Puan menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Dia memastikan surpres itu segera ditindaklanjuti oleh DPR.
Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Laksamana Yudo bakal memasuki masa pensiun mulai 1 Desember mendatang. Sehingga Presiden Jokowi harus mengusulkan nama pengganti Yudo dari tiga kepala staf yang bertugas. ”Nama yang diusulkan oleh presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat,” ungkap Puan kepada awak media kemarin. BACA JUGA:Berambisi Masuk 5 Besar, Ini Desa Wisata Kepahiang Sejak dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi KSAD pada Rabu pekan lalu (25/10), perwira tinggi lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 itu memang digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti Yudo. Di samping karir yang cemerlang selama bertugas di TNI, Agus disebut dekat dengan presiden. Hubungan antara Agus sebagai pejabat TNI dengan Jokowi selaku pejabat publik sudah terbangun sejak jenderal kelahiran Cimahi itu menjadi komandan kodim di Surakarta. BACA JUGA:Amankan Konsesi Akses Pasar Singkong ke Inggris Kemarin Agus diumumkan oleh Puan sebagai calon tunggal pengganti Yudo. Selanjutnya, Puan memastikan bahwa DPR akan memproses surpres usulan nama calon panglima TNI itu sesuai dengan mekanisme yang ada. Diantaranya dengan melakukan fit and proper test. ”Semoga proses itu bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga pergantian atau panglima TNI berjalan dengan baik dan tidak ada kekosongan (pengisi jabatan) panglima TNI,” imbuhnya. Merujuk aturan yang berlaku, fit and proper test calon panglima TNI dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak surpres diterima oleh pimpinan DPR. ”Mekanismenya itu adalah 20 hari sejak surpres tersebut diterima oleh pimpinan DPR,” tegas Puan. Karena itu, agenda tersebut sangat mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Apalagi bila melihat keharusan Presiden Jokowi melantik panglima TNI baru sebelum 1 Desember. BACA JUGA:SPDP Tsk Begal Geng Siap Tempur Diterima Jaksa Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyatakan bahwa surpres yang dikirim oleh presiden kepada DPR sesuai dengan prediksi banyak pihak. Karena itu, dia juga tidak kaget atas isi surpres tersebut. Menurut dia, itu kian menegaskan pola yang dipakai oleh presiden untuk memilih pengisi pos-pos penting dan strategis. Salah satunya panglima TNI. Jokowi bukan kali pertama menunjuk koleganya saat bertugas di Solo menjadi pimpinan lembaga. Sebelum Agus, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto yang pernah bertugas sebagai Komandan Pangkalan Udara TNI AU Adi Soemarmo pada 2010 - 2011 silam juga dijadikan panglima TNI oleh Jokowi. Kemudian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi orang nomor satu di Polri juga pernah bertugas sebagai kapolres Surakarta pada 2011. Saat itu, Jokowi masih menduduki jabatan wali kota Surakarta. BACA JUGA:Konflik Dana Hibah Meruncing, KNPI La Ode Siapkan Langkah Meski pola pemilihan pengisi jabatan strategis oleh Presiden Jokowi kian jelas, Anton menyatakan bahwa Agus merupakan profil yang pantas menjadi pimpinan TNI. Dia bahkan menyebut jenderal kelahiran 1967 itu merupakan perwira tinggi TNI ’paket komplet’. Sebab, Agus pernah terlibat dalam operasi tempur, masuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), berdinas di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengajar di Seskoad, dan mengisi sejumlah posisi penting. Karena itu, Anton yakin Agus layak menjadi panglima TNI. Menurut dia, tantangan bagi Agus saat menjadi panglima TNI nanti adalah memastikan independensi dan netralitas TNI terjaga. Apalagi pemilu 2024 sudah berjalan dan tidak lama lagi memasuki tahapan puncaknya. ”Oleh karena itu, Agus seharusnya dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI dalam Pilpres 2024,” terang dia. BACA JUGA:Adu Kuat Bukti Gugatan TSK OOJ Dengan dinamika politik saat ini, lanjut Anton, TNI harus mampu mewujudkan netralitas dalam politik secara serius. Jika ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya untuk memenangkan salah satu kontestan, dampaknya jelas buruk bagi organisasi TNI. ”Dalam hal ini, penguatan mekanisme pengawasan seperti SOP termasuk keterbukaan terhadap organisasi eksternal menjadi kunci,” beber pria yang aktif mengikuti perkembangan isu-isu militer tersebut. (syn/)
Kategori :