Disebutkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi salah satu daerah percontohan di Provinsi Bengkulu, selain Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Dikemukakan Plt. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, Deddy Yudistira, kedatangan timnya bukan untuk audit tapi melakukan evaluasi perencanaan anggaran daerah.
"Bukan audit, tapi ini untuk mengetahui kegiatan yang efektif yang menggunakan anggaran," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Koordinator Pengawas Bidang Investigasi BPKP Provinsi Bengkulu ini, anggaran pemerintah terbatas, apabila tidak dikelola dengan baik maka sangat disayangkan.
Oleh sebab itu kedatangan tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu ini meminta penjelasan pemerintah Bengkulu Selatan terkait kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah.
"Kami harapkan jangan ragu untuk disampaikan. Kalau perlu kita diskusi," ujarnya.
Pada dinas pemerintahan sambung Deddy, apabila masih melakukan Surat Pertanggungjawaban (Spj) fiktif, itu sudah tidak zamannya lagi. "Hari ini masih buat Spj fiktif. Ga jaman lagi," tegas Deddy.
BACA JUGA:Gubernur Rohidin Terbitkan SE Penggunaan Batik Besurek dan Penyajian Pangan Lokal
Apabila masih terjadi Surat Pertanggungjawaban fiktif sambung Deddy, sudah cukup jadi bukti untuk dibawa ke ranah hukum.
"Ga perlu banyak pak, bapak sekali saja buat spj fiktif. Itu sudah Potensi (hukum). Maksud saya jangan kita terjatuh gara gara itu. Sudah Ga jaman lagi," ucap Deddy.
Untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebut Deddy, belum terdengar kasus yang mencuat atau potensi korupsi besar. Tapi masih sebatas kasus dana desa.
"Bengkulu Selatan saya dengar biasa aja. Paling dana desa. Tapi ga tau bom waktu. Tugas kami hanya mengingatkan, membantu. Kami tidak punya kuasa, hukum," ucap Deddy.
Masih mengingatkan kepala Organisasi perangkat daerah dan pejabat Bengkulu Selatan, tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu berharap ada kerja sama yang baik dalam evaluasi yang dilakukan tim tersebut.
"Dengan informasi utuh dari kawan-kawan OPD, kami (BPKP) dapat evaluasi dengan baik. Jangan khawatir, tidak ada niat kami selain kebaikan Pemkab Bengkulu Selatan," sampainya.
Sementara itu Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi tetap berharap dalam penggunaan anggaran, pemerintah daerah lebih hati-hati.
Lebih dari itu, Gusnan mengakui terus memplototi soal anggaran yang kurang efektif.