Dengan survei terlebih dahulu, tentunya investor akan mengeluarkan modal lebih.
Berbeda halnya jika Mukomuko sudah mempunyai RUPM yang menyajikan data volume dan informasi lainnya. Ini akan memudahkan investor mendapatkan data yang valid untuk menghitung, tanpa survei terlebih dahulu.
“Adanya peningkatan target yang diberikan Pemprov ke pada daerah diharapkan bisa selaras dan mendapat dukungan penuh dalam pencapai target investasi tersebut. Tentu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ucap Juni Kurnia.
Beratnya beban diberikan pusat ke Pemprov Bengkulu, tentunya DPMPTSP harus diperkuat.
Mulai dari organisasi, penganggaran, maupun fasilitas. Sehingga ke depan bisa mencapai target yang ditetapkan.
Dalam dua tahun terakhir 2022-2023, penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Mukomuko adanya pengembangan investasi yang sudah ada.
Sedangkan investasi baru, seperti pelabuhan CPO dengan nilai investasi sebesar Rp500 miliar, dan pembangunan pembangkit listrik energi biomassa sebesar Rp200 miliar, bisa membantu pemenuhan target yang diberikan pemerintah pusat.
“Kita memang dikenal dengan daerah yang banyak investor masuk dengan membangun perusahaan berskala besar. Maka dari itu, apa bila nanti investasi pelabuhan CPO dan pembangkit listik masuk, a kemungkinan besar Mukomuko akan kembali meraih capaian investasi tinggi, melampaui beberapa daerah lainnya,” beber Juni Kurnia.
Untuk tahun lalu Pemkab Mukomuko memang tidak mencapai target investasi 100 persen dari target Rp2,2 triliun. Namun Mukomuko, kata Juni Kurnia berhasil menempati posisi kedua di Provinsi Bengkulu dengan capaian terbesar.
Yang pertama ada Kota Bengkulu dengan total investasi sebesar Rp2,7 triliun. Kabupaten Mukomuko sebesar Rp1,9 triliun. Diikuti Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp1,2 triliun.
BACA JUGA:Selama Ramadhan, Warem di Liku 9 Bengkulu Tengah Harus Tutup!
Kemudian Kabupaten Bengkulu Tengah Rp571 miliar, Kabupaten Kaur Rp545 miliar, Kabupaten Seluma Rp405 miliar, Kabupaten Bengkulu Selatan Rp357 miliar, Kabupaten Lebong Rp275 miliar, dan Kabupaten Rejang Lebong Rp91 miliar.
“Target investasi tahun lalu tidak tercapai dikarenakan investasi yang berasal dari pembangunan pelabuhan CPO dan penambahan pabrik minyak kelapa sawit, serta pembangkit listrik biomassa belum terealisasi. Kendalanya perizinan yang belum tuntas,’’ pungkasnya.