Dalam keterangan, Eko menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di daerah tersebut.
"Kami akan mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap setiap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum guru honorer dan PNS," ujarnya.
Eko menekankan bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu akan melakukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Setiap laporan atau temuan terkait pelanggaran netralitas akan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
BACA JUGA:Lobi-lobi Parpol Mendekati Pilgub Bengkulu
Lebih lanjut, Eko juga mengimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap potensi pelanggaran netralitas yang terjadi selama masa kampanye dan pelaksanaan Pilkada Serentak Bengkulu 2024.
"Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi yang bersih dan berkualitas," tambahnya.
Eko mengungkapkan, pernyataan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam memastikan bahwa Pilkada Serentak Bengkulu 2024 berlangsung secara adil, terbuka, dan demokratis.
Serta memberikan kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa setiap pelanggaran netralitas akan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
BACA JUGA:Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik, Kolaborasi Program Konversi Gratis
“Ini untuk memastikan jalannya Pilkada berjalan tanpa pelanggaran yang dilakukan oleh para tenaga pendidik kita,” harap Eko.