Menurutnya itu perlu dilakukan, faktanya ada 48 persen Kades di Provinsi Bengkulu merupakan lulusan SMA/sederajat. Sementara untuk perangkat desa lulusan SMA mencapai 75 persen.
"Melalui UT, pendidikan ini dirasa lebih fleksibel.
Mahasiswa juga dapat berkuliah jarak jauh dengan sistem daring, sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja," imbuhnya.
BACA JUGA:Pendapat Ahli, Terdakwa OOJ Bisa Lepas dari Jeratan Tipikor
Pada kesempatan yang sama, ia juga berpedan kepada para perangkat desa, agar Dana Desa (DD) yang dianggarkan setiap tahun diminta untuk tidak digunakan dalam Pembangunan Kantor Desa.
"Sekarang saya tanya balik, apakah pembangunan kantor desa berhubungan dengan peningkatan SDM maupun pertumbuhan Ekonomi? Nah, ini yang kita minta penggunaan Dana Desa harus kepada kegunaanya dalam pemerataan Ekonomi Desa dan Pembangunan SDM Desa," kecam Abdul.
DD yang digunakan untuk Pembangunan Kantor Desa, menurutnya tidak berkaitan dengan Pemerataan Ekonomi Desa dan peningkatan SDM Desa. Untuk itu ia meminta agar kegunaan Dana Desa ditujukan kepada yang hal semestinya.
BACA JUGA:2 Sejoli Pelajar Madrasah Digerebek Warga Sebentar Lagi Lulus Sekolah, Begini Penjelasan Kepsek
"Penggunaan Dana Desa itu semestinya boleh digunakan apa saja kecuali yang dilarang," pungkas Abdul.