Polemik Batas Daerah Bengkulu Selatan-Seluma, Pemprov Bengkulu jadi Penengah

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 29 Sep 2025 - 21:37

Pemprov Bengkulu, Pemkab Seluma dan Bengkulu Selatan saat membahas batas wilayah di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu pada, Senin, 29 September 2025.--reno/rb

“Usulan ini kami harap bisa difasilitasi Pemprov. Revisi Permendagri memungkinkan dilakukan sepanjang ada persetujuan bersama,” tegasnya.

Untuk diketahui polemik tapal batas Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mencuat setelah keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2020. Aturan itu menetapkan sebagian wilayah Seluma resmi masuk ke peta administratif Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tujuh desa yang terdampak dalam polemik tapal batas ini tersebar di wilayah Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras diantaranya Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung luas, Desa Talang Alai, Desa Talang Kemang, Desa Jambat Akar, Desa Gunung Kembang luas, dan Desa Suban. (rno)

polemik batas daerah bengkulu selatan-seluma, pemprov bengkulu jadi penengah                            koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memfasilitasi rapat koordinasi (rakor) antara kabupaten bengkulu selatan dan kabupaten seluma terkait polemik batas wilayah. 
ini digelar menyusul permintaan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma untuk merevisi peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 9 tahun 2020 tentang perbatasan wilayah, di aula merah putih pada senin, 29 september 2025.
asisten i sekretariat daerah (setda) provinsi bengkulu, khairil anwar mengatakan rakor itu menjadi langkah awal mencari titik tengah penyelesaian batas daerah bengkulu selatan–seluma agar tidak merugikan masyarakat di wilayah terdampak.
“jika sudah ada kesepakatan, maka hasil akhirnya disampaikan ke pemprov untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
baca juga:pkh tahap ii sasar 89.512 penerima, anggaran capai rp63 miliar
baca juga:dua hari kedepan masih berpotensi hujan dan angin kencang
khairil juga menegaskan bahwa pemprov bengkulu memiliki kewenangan untuk mencari titik tengah dalam persoalan batas wilayah tersebut, sehingga solusi yang dihasilkan merupakan hasil yang tepat untuk keduanya.
selain itu, ia juga meminta agar kedua belah pihak benar-benar mengkaji usulan sehingga hak masyarakat yang terdampak tetap bisa terlayani.
“kedua daerah diminta melakukan rapat internal untuk merumuskan kebutuhan dan usulan masing-masing,” terangnya. 
ditambahkan bupati bengkulu selatan, rifai tajudin, menegaskan pihaknya tetap berpedoman pada permendagri yang berlaku. namun, tidak menutup kemungkinan mendukung revisi apabila menyangkut kepentingan masyarakat. 
“kami minta pemkab seluma bersurat resmi terkait usulan revisi agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.
baca juga:tindak truk nakal, dishub rejang lebong akui kurang personel, ajak stakeholder duduk bersama
baca juga:rsud terima rp3 miliar tingkatkan fasilitas icu, tambah 3 ventilator
sementara itu, wakil bupati seluma teddy rahman, menyampaikan alasan untuk meminta revisi permendagri karena terdapat 98 kepala keluarga atau 308 jiwa di sejumlah desa yang masuk ke kawasan bengkulu selatan.
“usulan ini kami harap bisa difasilitasi pemprov. revisi permendagri memungkinkan dilakukan sepanjang ada persetujuan bersama,” tegasnya. 
untuk diketahui polemik tapal batas kabupaten seluma dengan kabupaten bengkulu selatan kembali mencuat setelah keluarnya permendagri nomor 9 tahun 2020. aturan itu menetapkan sebagian wilayah seluma resmi masuk ke peta administratif kabupaten bengkulu selatan.
tujuh desa yang terdampak dalam polemik tapal batas ini tersebar di wilayah kecamatan semidang alas dan semidang alas maras diantaranya desa muara maras, desa serian bandung luas, desa talang alai, desa talang kemang, desa jambat akar, desa gunung kembang luas, dan desa suban. (rno)