Dakwaan JPU ke 10 Terdakwa Tipikor Setwan Kepahiang: Mark Up Makan Minum sampai ATK

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 30 Sep 2025 - 21:06

Para terdakwa sedang duduk sebelum sidang dakwaan dimulai, 30 September 2025.--West Jer

KORANRB.ID - Sidang dakwaan dengan perkara TIpikor Setwan DPRD Kabupaten Kepahiang dengan nilai kerugian negara Rp28 Miliar digelar.

10 terdakwa yang didudukan jaksa Kejari Kepahiang yakni Eks Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra, eks Ketua DPRD Windra Purnawan, eks Bendahara Pengeluaran Sekwan 2022-2023, Didi Rinaldi, eks Sekretaris DPRD (Sekwan) Kepahiang Rolan Yudistira , eks Bendahara Pengeluaran DPRD Kepahiang 2021 Yusrinaldi.

Kemudian, 5 terdakwa dari kalangan Anggota DPRD Kepahiang periode 2019-2024 yakni, Joko Triono, Maryatun, Budi Hartono, Nanto Usni dan R.M Johanda.

Mereka didakwa melakukan mark up dana publikasi, dana makan minum, dana perjalanan dinas, hingga dana alat tulis kantor (ATK).

Sidang ini digelar pada 30 September 2025 pada pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu diketuai majelis hakim Sahat Saur Parulian Banjarnahor, SH, MH.

Dalam berkas dakwaan Jaksa Kejari Kepahiang mendakwa kesepuluh terdakwa dengan dua pasal sekaligus baik secara subsidair maupun secara primair.

Disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepahiang Febrianto Ali Akbar, SH, MH bahwa kesepuluh terdakwa didakwa merugikan negara sebesar Rp28 miliar.

Berdasarkan hal tersebut pihaknya mendakwa para terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangan-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu juga Mendakwa berdasarkan pasal 3 Jo pasal 18 Undangan-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan ditahap penyidikan dan penyelidikan maka dari mendakwa Terdakwa sebagai mana di berkas dakwaan pada pasal 2 dan 3 Undangan-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," ungkap Ferbrianto di muka persidangan 30 September 2025.

dakwaan jpu ke 10 terdakwa tipikor setwan kepahiang: mark up makan minum sampai atk                             koranrb.id - sidang dakwaan dengan perkara tipikor setwan dprd kabupaten kepahiang dengan nilai kerugian negara rp28 miliar digelar.
10 terdakwa yang didudukan jaksa kejari kepahiang yakni eks wakil ketua i dprd kepahiang andrian defandra, eks ketua dprd windra purnawan, eks bendahara pengeluaran sekwan 2022-2023, didi rinaldi, eks sekretaris dprd (sekwan) kepahiang rolan yudistira , eks bendahara pengeluaran dprd kepahiang 2021 yusrinaldi.
kemudian, 5 terdakwa dari kalangan anggota dprd kepahiang periode 2019-2024 yakni, joko triono, maryatun, budi hartono, nanto usni dan r.m johanda.
mereka didakwa melakukan mark up dana publikasi, dana makan minum, dana perjalanan dinas, hingga dana alat tulis kantor (atk). 
baca juga:seleksi terbuka sekdaprov bengkulu bergulir, tercatat 4 pendaftar, rusmayadi: tidak hanya dalam daerah
baca juga:untuk pembangunan irigasi di bengkulu tengah disiapkan anggaran rp11 miliar
sidang ini digelar pada 30 september 2025 pada pengadilan negeri tipikor bengkulu diketuai majelis hakim sahat saur parulian banjarnahor, sh, mh.
dalam berkas dakwaan jaksa kejari kepahiang mendakwa kesepuluh terdakwa dengan dua pasal sekaligus baik secara subsidair maupun secara primair.
disampaikan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri kepahiang febrianto ali akbar, sh, mh bahwa kesepuluh terdakwa didakwa merugikan negara sebesar rp28 miliar.
berdasarkan hal tersebut pihaknya mendakwa  para terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undangan-undangan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
baca juga:26 ribu bibit ditanam di hutan lindung bukit daun desa talang donok bengkulu tengah
baca juga:kaleidoskop satu tahun senator kerudung putih: dari bengkulu untuk indonesia
selain itu juga mendakwa berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 undangan-undangan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
"berdasarkan hasil pemeriksaan ditahap penyidikan dan penyelidikan maka dari mendakwa terdakwa sebagai mana di berkas dakwaan pada pasal 2 dan 3 undangan-undangan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)," ungkap ferbrianto di muka persidangan 30 september 2025.
selain itu dalam berkas dakwaan kesepuluh orang tersebut memiliki peran masing-masing dan atas perbuatannya kesepuluh orang inintelah merugikan negara sebesar rp28 miliar.
ada beberapa item kegiatan yang dilakukan namun ada fiktif di dalamnya kemudian merembet juga pada perjalanan dinas sampai dengan dana publikasi dan hal itu adalah sumber negara merugi.
baca juga:pastikan petani dapat perlindungan, bupati arie bagikan bpjs ketenagakerjaan gratis 
baca juga:segera isi kursi sekda dan 10 kepala opd pemkab rejang lebong
"atas perbuatannya para terdakwa telah merugikan negara rp28 miliar dengan cara melakukan kegiatan yang spjnya tidak bisa dipertanggungjawabkan," terang febrianto.
selain itu dalam perkara ini jaksa juga akan menghadirkan 190 orang saksi termasuk saksi ahli keuangan negara dan auditor bpkp.
“kalau saksi itu ada 190 saksi, termasuk saksi ahli nanti kita hadirkan,” terang febrianto.
sementara itu penasihat hukum (ph) eks ketua dprd, windra purnawan, abdusy sakir, sh dan redo frengki, sh, mh, mengatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan eksepsi karena dalam dakwah jaksa sudah memenuhi unsur sebagai mana hukum acara pidana yang ada.
kemudian pastinya pihaknya akan fokus pada pembuktian dalam persidangan nantinya.
"kita tidak mengajukan eksepsi, sebab apa yang di muat jaksa sudah memnubi unsur formil, kalau secara subsidair nanti pada pembuktian," ungkap sakir.
ditambahkan penasihat hukum terdakwa eks sekretaris dprd (sekwan) kepahiang, rolan yudistira, joni bastian, sh bahwa dirinya siap bertarung diperisidangan dengan agenda pembuktian.
dalam agenda pembuktian deretan bukti yang peringankan akan disajikan baik bentuk saksi maupun yang lainya dan yang penting dan yang ingin disampaikan bahwa klienya adalah korban.
“statment awal klien saya itu adalah bahwa sekwan menyatakan dirinya merupakan korban dari arogansi pimpinan sejak diangkat menjadi sekwan definitive,” ungkap joni .
selain itu klienya hanya menjalankan tugas saja hal ini murni perintah dari pihak lainya dirinya murni karena loyal terhadap pimpinan.
kemudian perlu juga diingat bahwa  temuan bpk ini hadir karena teknis dahulu adanya tekanan bahkan adanya permintaan diluar anggaran yang adadari unsur pimpinan.
“dirinya hanya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, jadi adanya temuan bpk tersebut adalah hasil dari tekanan dan permintaan di luar budgeter dari unsur pimpinan selama dia menjadi sekwan,” terang joni.
sementara itu ph rm. johanda, nanto usni, dan joko triyatno, rustam efendi bahwa pihaknya mengajukan eksepsi dalam perkara sebeb dalam dakwaan semua peran hingga modus itu disamakan bahkan untuk pasal juga disamakan maka dari itu pihaknya mengajukan eksepsi.
"kita jelas mengajukan eksepsi, sebab kita sangat keberatan dengan berkas dakwaan yang dibacakan itu tidak sesui dengan fakta yang ada," terang rustam.
dilanjutkan penasihat hukum budi hartono, zelik ilham hamka, sh bahwa dalam berkas dakwaan ini penuntut umum tidak membeberkan secara rinci berapa kerugian negara yang dihasilakn dari klienya maka dari itu pihaknya mengjukan eksepsi.
“ada ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun dakwaannya. unsur utama dalam tipikor adalah kerugian kn. dalam dakwaan klien kami, pu tidak merincikan nilai kerugian kn yang ditimbulkan,” tutup zelik. 
 
 
grafis perkara tipikor sekwan kepahiang rugikan negara rp28 miliar 
- didakwa dengan pasal primair dan subsidair 
- 4 terdakwa ajukan eksepsi 
- 6 terdakwa tidak ajukan eksepsi 
- seret 10 terdakwa 
- kn rp28 miliar 
- mark up dana publikasi 
- mark up dana makan minum
- mark up dana perjadin
- mark up atk
- akan hadirkan 190 saksi
- tampilkan 184 barang bukti
- tahun anggaran 2021-2023
- libatkan 22 pengacara
- tugaskan 8 jaksa penuntut umum 
- kerugian negara belum pulih
- aset telah disita
- tgr rp39 miliar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 1 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan