Pemkot Bengkulu Pangkas Kegiatan Tak Produktif, Fokus pada Pelayanan Publik

Reporter: Hendri Saputra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 07 Nov 2025 - 00:18

Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi. IST/RB --

pemkot bengkulu pangkas kegiatan tak produktif, fokus pada pelayanan publik                            koranrb.id – pemerintah kota bengkulu menegaskan komitmennya untuk mengefisienkan anggaran dengan memangkas kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat. 
walikota bengkulu, dedy wahyudi, menyatakan bahwa setiap program pemkot harus memberi manfaat nyata bagi warga.
“kegiatan yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat akan kita pangkas. misalnya kegiatan dinas luar, bukan dihilangkan tapi dikurangi,” jelas dedy.
ia menegaskan, kebijakan ini bukan semata penghematan, melainkan strategi memperkuat pelayanan publik. pemerintah ingin memastikan anggaran publik benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
baca juga:pekerjaan labkesmas sudah capai 50,9 persen
baca juga:dana banpol bengkulu 2025, ppp dan golkar belum cair
“kita ingin setiap program pemkot bengkulu memberi manfaat nyata. jangan sampai ada kegiatan yang menghabiskan anggaran tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya,” tegas dedy.
walikota juga menginstruksikan seluruh kepala dinas agar lebih kreatif dan responsif dalam menyusun rencana kerja. setiap program harus berbasis kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga.
dengan kebijakan efisiensi ini, pemkot bengkulu menargetkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil, sesuai komitmen menghadirkan pembangunan inklusif dan berkeadilan.
sementara itu, penjabat sekretaris daerah kota bengkulu, tony elfian, menuturkan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji kemungkinan pengurangan jam kerja aparatur sipil negara (asn).
baca juga:kasus dugaan korupsi bsrs lebong, geledah 3 lokasi, polda bengkulu temukan catatan transaksi 
baca juga:5 perusahaan sawit kuasai ribuan hektare hutan bengkulu tanpa izin
langkah ini, kata dia, dilakukan untuk menyesuaikan beban kerja tanpa mengganggu pelayanan publik.
“kemungkinan pengurangan jam kerja asn bisa saja diterapkan, tetapi tentunya harus melalui kajian terlebih dahulu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar tony.
ia menambahkan, setiap kebijakan efisiensi yang diambil pemkot harus tetap sejalan dengan peningkatan kinerja asn.
“intinya, efisiensi boleh, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan