Jangan Gunakan Fasilitas Negara, Pastikan Warga Mendapat Hak Pilih

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 16 Apr 2024 - 22:34

SEPI: Kantor Bawaslu Mukomuko masih terlihat belum ada aktivitas menjelang Pilkada Foto: Firmansyah/RB--

jangan gunakan fasilitas negara, pastikan warga mendapat hak pilih                            mukomuko, koranrb.id – setelah berakhirnya pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maka akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh indonesia.
pemilihan gubernur dan bupati, dalam tahapan pilkada tahun 2024 ini, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten mukomuko menegaskan tidak ada yang diperbolehkan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politik. 
dikatakan ketua bawaslu kabupaten teguh wibowo sh, meskipun pemungutan suara pilkada akan digelar secara serentak pada tanggal 27 november 2024. 
baca juga:libur usai, apel perdana masih banyak asn bolos ketimbang masuk kerja
sejak saat ini bawaslu kabupaten mukomuko sudah mengingatkan, agar dalam pelaksanaan pilkada tidak diperbolehkan adanya pasangan calon (paslon) yang menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye atau kegiatan politik lainnya.
sebab bawaslu mukomuko menilai pemanfaatan fasilitas negara bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan jabatan, baik itu dilakukan paslon sendiri ataupun bagian dari  tim kemenangan yang sangat mungkin terjadi.
oleh sebab itu untuk meminimalisir hal tersebut terjadi bawaslu mukomuko sudah sejak dini mengingatkan terkait larangan tersebut.
baca juga:pilgub bengkulu 2024, meriani akui terima banyak komunikasi dari politikus 'gajah' 
baca juga:helmi hasan bidik 3 tokoh jadi pendamping di pilgub bengkulu 2024
"kami minta agar siapapun itu, tidak ada yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya," tegas teguh.
selain itu kepada pejabat pemerintah daerah dan pihak terkait lainya agar tetap menjunjung tinggi netralitas, dan ikut menyukseskan pilkada serentak tahun ini.
dengan tidak memecah belah dengan membuat kubu dukungan yang membuat suasana tidak kondusif.
"apabila terjadi pelanggaran penggunaan faslitas negara untuk kepentingan kampanye atau kepentingan politik lainya, tentu akan ada  sanksi tegas yang dapat menjerat pejabat tersebut," ujarnya.
ia menambahkan bawaslu akan terus melakukan pengawasan secara ketat, guna mencegah terjadinya pelanggaran. 
selain itu, imbauan, sosialisasi, pengawasan secara masif akan terus ditingkatkan untuk memastikan tahapan demi tahapan yang berlangsung sesuai dengan regulasi yang ada.
"ya, imbauan dan sebagainya akan terus kami lakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam pilkada mendatang," sampainya.
kemudian juga bawaslu mukomuko juga sudah melayangkan surat ke pemkab mukomuko melalui badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm). 
dimana surat  tersebut berisikan himbauan bawasanya terhitung tanggal 31 maret 2024 lalu kpu ri sudah melakukan launching penetapan tahapan pilkada serentak dan sudah dimulai.
baca juga:22 nama cakada dan cawakada rekomendasi dpp golkar lewati tahap survei, ini daftarnya 
hal itu sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor: 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
dalam pkpu tersebut, disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu, tanggal 22 september 2024. 
maka dari itu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024, bupati dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.
"berdasarkan aturan inilah maka, kami bawaslu mukomuko meminta agar pihak pemerintah daerah dapat bekerja sama. terutama, dalam menyukseskan tahapan pilkada," jelasnya.
baca juga:pemprov bengkulu usulkan jenis formasi cpns dan pppk ke bkn
terpisah, ketua komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko, deny setiabudi, sh menyatakan, kpu mukomuko sudah siap menjalankan tahapan pilkada tahun 2024, meskipun proses pemilihan umum (pemilu) sebelumnya belum selesai, baik itu anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakilnya. 
untuk daftar pemilih (dpt) sebelumnya terdapat 138.240 jiwa dalam pemilu  2024, yang tersebar di 15 kecamatan di kabupaten mukomuko.
dengan lima wilayah pemilih terbanyak, kecamatan penarik mencapai 17.748 jiwa.
kecamatan ipuh sebanyak 13.180 jiwa, kecamatan kota mukomuko 13.108 jiwa, kecamatan lubuk pinang 10.744 jiwa, kecamatan xiv koto 10.048 jiwa. 
baca juga:2025 tol bengkulu lanjut! bersifat penugasan gunakan apbn
sementara itu 10 kecamatan lainnya di bawah 10 ribu jiwa yakni kecamatan teras terunjam 5.885, pondok suguh 9.977, malin deman 5.008, air rami  9.790, teramang jaya 9.010, selagan raya 7.588. kecamatan v koto 5.538, air manjunto 8.626, air dikit 5.111 dan kecamatan sungai rumbai 6.879 jiwa.
“dpt sebelumnya ini akan menjadi reverensi dalam menentukan data pemilih, namun meskipun demikian kpu mukomuko masih tetap akan memastikan kembali bawasanya tidak ada warga mukomuko yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada nanti,” terangnya.
selain itu warga mukomuko diminta aktif memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih nantinya, tercantum dalam dpt yang dipublis. 
jika tidak tercantum, bisa langsung melapor ke pps maupun ppk yang nantinya bertugas kembali, agar bisa didata dan dicarikan solusinya.
terutama untuk anak muda yang baru beranjak umur 17 tahun, tentu harus benar diperhatikan, karena tidak jarang namanya belum terdaftar.
“sama dengan pemilu februari lalu nanti akan ada pps dan ppk yang bertugas menjadi penyelanggara pilkada, namun terkait hal tersebut kita masih menunggu petunjuk seperti apa teknisnya,’’ tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 17 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan