Kejar Target PAD Rp76 Miliar, Pemkab Rejang Lebong Lakukan Cara Ini

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 17 Apr 2024 - 21:08

PERBENDAHARAAN: Aktivitas pegawai di gedung perbendaharaan Kabupaten Rejang Lebong.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

Pengoptimalan penarikan pajak dan retribusi daerah ini dilakukan Pemkab Rejang Lebong guna menutupi ketimpangan anggaran daerah.

Salah satunya akibat beban belanja pegawai yang cukup tinggi saat ini.

Diketahui sebelumnya, dari total APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,1 triliun, hampir separuhnya yakni Rp480 miliar atau 43,6 persen diantaranya habis untuk belanja pegawai.

Menurut Andi, beban belanja pegawai tersebut telah dibagi menjadi beberapa pos anggaran.

Di antaranya untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai sekitar Rp350 miliar atau 80 persen dari total belanja pegawai.

Kemudian untuk tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan kinerja guru (TKG) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp70 miliar.

Selanjutnya anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp21 miliar, pembayaran honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar Rp15 miliar.

“Sementara sisanya dialokasikan untuk tunjangan pejabat dan honorarium panita pelaksana dan lainnya,” ungkap Andi.

Dengan besaran belanja pegawai sedemikian, berarti belanja pegawai di Kabupaten Rejang Lebong belum bisa memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dimana regulasi ini mengatur pembatasan belanja pegawai pada APBD maksimal 30 persen dari total APBD.

“Jika merunut pada aturan perundang-undangan yang berlaku, kita akui memang kita belum bisa memenuhinya. Bahkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pun belanja pegawainya melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” terang Andi.

Dengan tingginya angka belanja pegawai ini, Andi mengaku secara umum keuangan daerah masih dalam kondisi stabil, meskipun ia tidak menampik bahwa saat ini secara umum kondisi APBD Kabupaten Rejang Lebong masih belum bisa dikatakan maksimal.

“Dalam APBD 2024 ini sebenarnya sudah diakumulasikan dengan dana transfer daerah mencapai Rp990 miliar pada tahun 2023 lalu. Dana transfer ini terdiri dari DAU, DAK, DBH dan DD. Sementara untuk tahun 2024 ini proyeksi dana transfer kita untuk tahun 2025 mendatang adalah sebesar Rp992 miliar,” ujar Andi.

Diketahui saat ini Belanja Daerah di Kabupaten Rejang Lebong mencapai Rp1,1 triliun, dengan struktur APBD Rejang Lebong TA 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp1.078.512.497.631, kemudian Belanja Daerah sebesar Rp1.125.947.236.674.

kejar target pad rp76 miliar, pemkab rejang lebong lakukan cara ini                            koranrb.id – untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (pad) tahun 2024 sebesar rp76 miliar, pemkab rejang lebong terus berupaya maksimal.
salah satunya mengoptimalkan penarikan pajak dari berbagai sumber pajak yang ada.
termasuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi.
menurut kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) andi ferdian, se, pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) kabupaten rejang lebong untuk tahun 2024 mengalami penundaan selama dua bulan pada awal tahun.
yakni januari dan februari, dikarenakan adanya evaluasi terhadap peraturan daerah (perda) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) oleh kementerian dalam negeri.
baca juga:info penting! bagi yang ingin kuliah di perguruan tinggi keagamaan islam negeri, baca ini
“sempat terjadi penundaan penarikan pdrd yang disebabkan oleh ketentuan hukum yang mengatur hal itu, yakni peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) yang perlu disesuaikan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah,” beber andi.
hanya saja mulai 29 februari 2024, penarikan pajak daerah dan retribusi daerah sudah dapat dilanjutkan oleh organisasi perangkat daerah (opd) yang bertanggungjawab atas pengumpulan serta yang dilakukan kepada bpkd kabupaten rejang lebong. 
andi menjelaskan bahwa target pendapatan asli daerah (pad) kabupaten rejang lebong yang ditetapkan sebesar rp76 miliar saat ini telah dimulai dan akan dilakukan setiap bulan oleh bpkd kabupaten rejang lebong.
serta setiap triwulan oleh sekretaris daerah (sekda) dan setiap semester oleh bupati rejang lebong.
ia juga berharap agar opd yang bertugas dalam pengumpulan pad dapat bekerja keras dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
pad tersebut diharapkan dapat menjadi penopang pembangunan di daerah tersebut, mengingat bahwa pendapatan pajak yang terkumpul akan digunakan untuk mewujudkan pembangunan di wilayah tersebut.
“meskipun penarikan pad kabupaten rejang lebong baru dimulai pada awal maret, kita tetap merasa optimis bahwa target pad tahun 2024 akan tercapai. ini dikarenakan dalam perda pdrd di kabupaten rejang lebong telah ditetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya,” terang andi.
baca juga:6 film terbaru bioskop indonesia, tayang april hingga mei mendatang, jangan lewatkan!
pengoptimalan penarikan pajak dan retribusi daerah ini dilakukan pemkab rejang lebong guna menutupi ketimpangan anggaran daerah.
salah satunya akibat beban belanja pegawai yang cukup tinggi saat ini.
diketahui sebelumnya, dari total apbd kabupaten rejang lebong tahun anggaran 2024 sebesar rp1,1 triliun, hampir separuhnya yakni rp480 miliar atau 43,6 persen diantaranya habis untuk belanja pegawai. 
menurut andi, beban belanja pegawai tersebut telah dibagi menjadi beberapa pos anggaran.
di antaranya untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai sekitar rp350 miliar atau 80 persen dari total belanja pegawai.
baca juga:jumlah kendaraan melintas tol bengkulu meningkat 70 persen selama libur lebaran
kemudian untuk tunjangan profesi guru (tpg), tunjangan kinerja guru (tkg) dan dana alokasi khusus (dak) non fisik sebesar rp70 miliar.
selanjutnya anggaran untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) sebesar rp21 miliar, pembayaran honor tenaga kerja sukarela (tks) atau tenaga harian lepas (thl) sebesar rp15 miliar.
“sementara sisanya dialokasikan untuk tunjangan pejabat dan honorarium panita pelaksana dan lainnya,” ungkap andi.
dengan besaran belanja pegawai sedemikian, berarti belanja pegawai di kabupaten rejang lebong belum bisa memenuhi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (hkpd).
dimana regulasi ini mengatur pembatasan belanja pegawai pada apbd maksimal 30 persen dari total apbd.
“jika merunut pada aturan perundang-undangan yang berlaku, kita akui memang kita belum bisa memenuhinya. bahkan seluruh kabupaten/kota di provinsi bengkulu pun belanja pegawainya melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” terang andi.
dengan tingginya angka belanja pegawai ini, andi mengaku secara umum keuangan daerah masih dalam kondisi stabil, meskipun ia tidak menampik bahwa saat ini secara umum kondisi apbd kabupaten rejang lebong masih belum bisa dikatakan maksimal.
“dalam apbd 2024 ini sebenarnya sudah diakumulasikan dengan dana transfer daerah mencapai rp990 miliar pada tahun 2023 lalu. dana transfer ini terdiri dari dau, dak, dbh dan dd. sementara untuk tahun 2024 ini proyeksi dana transfer kita untuk tahun 2025 mendatang adalah sebesar rp992 miliar,” ujar andi.
diketahui saat ini belanja daerah di kabupaten rejang lebong mencapai rp1,1 triliun, dengan struktur apbd rejang lebong ta 2024 terdiri dari pendapatan daerah sebesar rp1.078.512.497.631, kemudian belanja daerah sebesar rp1.125.947.236.674.
selanjutnya, pembiayaan daerah rp49.961.739.043. setelah ditutupi pembiayaan daerah/silpa tahun sebelumnya sebesar rp49.961.739.043, dan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar rp2.500.000.000, maka defisit riil pada apbd 2024 sebesar rp0 atau nihil.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 18 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan