Pemerintah Revisi Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Ada 3 Poin Direvisi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Kamis , 18 Apr 2024 - 15:33

Kebijakan impor barang akhirnya direvisi.--

KORANRB.ID - Pemerintah merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Dengan revisi tersebut gaduh aturan bawaan barang dari luar negeri, utamanya terkait pekerja migran Indonesia (PMI) bisa diredam.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto membenarkan bahwa aturan itu direvisi kembali. Bukan dicabut.

Ada 3 poin revisi.

1. Barang kiriman PMI adalah barang milik PMI dikirim PMI yang sedang bekerja di luar negeri dan tidak untuk diperdagangkan.

Haryo menjelaskan ”Sehingga tidak perlu diatur dalam Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 36/2023 jo 3/2024),” jelasnya di Jakarta.

2. Pengaturan impor barang kiriman PMI mendasarkan pada ketentuan Permenkeu 141/ 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bea Cukai (DJBC).

3. Pemerintah segera merevisi Permendag 36/2023 jo 3/2024.

Khususnya dengan mengeluarkan dari Permendag: Lampiran III 'Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Itu mengatur mengenai jenis atau kelompok barang dan batasan jumlah barang setiap pengiriman barang.

Haryo juga menjelaskan pengaturan batasan barang kiriman PMI dilakukan sesuai PMK 141/2023.

Seperti PMI dapat melakukan pengiriman barang dan tidak untuk diperdagangkan.

pemerintah revisi permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor, ada 3 poin direvisi                             koranrb.id - pemerintah merevisi permendag nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor.
dengan revisi tersebut gaduh aturan bawaan barang dari luar negeri, utamanya terkait pekerja migran indonesia (pmi) bisa diredam. 
juru bicara kemenko perekonomian haryo limanseto membenarkan bahwa aturan itu direvisi kembali. bukan dicabut.  
ada 3 poin revisi. 
1. barang kiriman pmi adalah barang milik pmi dikirim pmi yang sedang bekerja di luar negeri dan tidak untuk diperdagangkan. 
haryo menjelaskan ”sehingga tidak perlu diatur dalam permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor (permendag 36/2023 jo 3/2024),” jelasnya di jakarta.
baca juga:penipuan rp 234 juta, oknum polisi di seluma ditahan jaksa! begini modusnya
2. pengaturan impor barang kiriman pmi mendasarkan pada ketentuan permenkeu 141/ 2023 tentang ketentuan impor barang pmi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bea cukai (djbc). 
3. pemerintah segera merevisi permendag 36/2023 jo 3/2024. 
khususnya dengan mengeluarkan dari permendag: lampiran iii 'impor barang kiriman pekerja migran indonesia (pmi). 
itu mengatur mengenai jenis atau kelompok barang dan batasan jumlah barang setiap pengiriman barang.
haryo juga menjelaskan pengaturan batasan barang kiriman pmi dilakukan sesuai pmk 141/2023. 
baca juga:pinjaman kur bsi 2024 hingga rp 175 juta, cek persyaratan dan skema angsuran
seperti pmi dapat melakukan pengiriman barang dan tidak untuk diperdagangkan. 
ketentuan pembatasan jenis dan jumlah barang tidak diberlakukan. 
meski begitu ada pembatasan nilai barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut ppn, ppnbm, dan pph pasal 22 impor.
”barang kiriman pmi diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean sebanyak usd 500 setiap pengiriman, paling banyak 3 kali pengiriman per tahun untuk pmi yang tercatat atau paling banyak usd 1.500 per tahun,” jelas haryo. 
baca juga:perhatian! polda bengkulu bakal tertibkan pedagang pertalite dan solar eceran, khusus bbm subsidi
jika terdapat kelebihan dari nilai barang usd 500 atau lebih dari usd 1.500 untuk pmi tercatat, maka atas kelebihan nilai tersebut akan diperlakukan sebagai barang kiriman biasa (non-pmi) dan dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen sesuai pmk 141/2023. 
”pemenuhan ketentuan larangan pembatasan diberlakukan dengan mengacu ketentuan barang dilarang impor dan k3l,” tegasnya.
sedangkan terkait dengan penerbitan pertimbangan teknis (pertek) atas beberapa komoditas, disepakati diberikan penundaan. dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi dan sistem di k/l terkait. 
termasuk disepakati untuk mengembalikan ketentuan permendag no 03/2024 ke semangat kemudahan impor sesuai ketentuan. 
baca juga:belum cairkan dana desa, tiga desa di bengkulu utara ini terancam dapat sanksi 
”akan diatur penerapan masa transisi perubahan permendag no 36/2023 jo no 03/2024. sehingga tidak menimbulkan kendala dan permasalahan dalam implementasi di lapangan,” ujar haryo.
di tempat terpisah kepala badan perlindungan pekerja migran indonesia (bp2mi) benny rhamdani merespon positif keputusan pencabutan permendag 36/2023 untuk direvisi. 
dengan tak ada lagi pembatasan jenis dan jumlah barang-barang kiriman pmi dari luar negeri. 
”jika pmi mau membawa barang-barang sebanyak-banyak sudah diperbolehkan, sudah tidak lagi dibatasi. asalkan, barang itu tidak merusak lingkungan sekitar, tidak dilarang undang-undang,” tuturnya. 
baca juga:ini daftar peserta lolos seleksi administrasi eselon ii pemprov bengkulu
benny menjelaskan, dengan dicabutnya permendag 36/2023, maka kembali ke aturan sebelumnya, yakni permendag 25/2022. 
serta diputuskan pmi bakal mendapat keringanan pajak atau relaksasi sebagaimana diatur pmk 141/ 2023. 
”jadi, sepatu tidak lagi dibatasi, misal dua. mau kirim sebanyak-banyaknya itu diserahkan kepada pmi. pakaian tidak lagi dibatasi 15 pieces. boleh sebanyak-banyaknya,” ungkapnya.
ini lantaran pembatasan hanya untuk berlaku untuk nominal pajak, yaitu usd 1.500 atau 500 usd dalam satu kali pengiriman. 
baca juga:tingkatkan kesehatan tulang, ini 9 manfaat buah plum untuk kesehatan
oleh karena itu, kelebihan barang kiriman pekerja migran tidak lagi dikembalikan ke negara di mana pmi bekerja dan tidak dimusnahkan. 
”barang itu masuk dalam kategori umum yang tentu sebagai kelebihan dari relaksasi pajak dan harus membayar bea masuk," tegasnya.
kendati demikian, benny mengaku, besaran relaksasi tersebut tidak cukup. 
terlebih bila dibandingkan dengan best practice negara lain seperti filipina. 
menurutnya filipina yang notabene negara kecil bisa memberikan relaksasi pajak untuk pmi hingga usd 2.800. 
baca juga:ini daftar peserta lolos seleksi administrasi eselon ii pemprov bengkulu
karenanya, ia mengusulkan indonesia bisa menaikkan besaran relaksasi untuk pmi dari usd 1.500 menjadi usd 2.500. 
menanggapi usulan itu, menko perekonomian airlangga memberikan dukungan. 
begitu pula menteri perdagangan. 
usulan segera dibawa dalam rapat terbatas dengan presiden. 
”karena keputusannya harus dalam rapat terbatas dengan presiden. mudah-mudahan usulan ini akan berhasil,” sambungnya. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan