Jelang Pilkada, ASN Diminta Bijak Gunakan Medsos

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Jumat , 19 Apr 2024 - 22:18

DILARANG : Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Lebong diingatkan tidak terlibat kampanye Pilkada di medsos. --Muharista Delda/RB

Persisnya dalam pasal 280 ayat (3) dijelaskan, sanksi pidana bagi pelanggarannya yaitu setiap ASN, anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar disanksi kurungan paling lama 1 tahun dan denda Rp12 juta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sendiri telah melarang seluruh ASN terlibat secara langsung dalam proses Pilkada.

Namun ASN boleh saja ikut kampanye untuk sekadar mendengarkan visi-misi calon kepala daerah.

Namun, tidak dibenarkan bila ada ASN

yang terlibat secara langsung untuk berkampanye atau menjadi tim sukses calon tertentu.

Selain itu pihak Kemenpan RB berharap Pilkada jangan sampai membuat ASN menjadi terpecah

belah dan membuat kelompok-kelompok.

jelang pilkada, asn diminta bijak gunakan medsos                            tubei, koranrb.id - seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). 
bijak dimaksud, tidak mengunggah atau menanggapi segala bentuk aktivitas yang berbau politik di akun medsos. 
mengingat tidak lama lagi masyarakat akan dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga etika asn selaku pelayan masyarakat harus terus dijaga, termasuk dalam penggunaan medsos.
baik pemilihan bupati (pilbup) lebong maupun pemilihan gubernur (pilgub) bengkulu maupun pilbup dan pemilihan walikota (pilwakot) lain di provinsi bengkulu. 
baca juga:mantan ketua dprd seluma putuskan maju pilkada seluma, ini sosoknya!
‘’jangan sampai ada asn yang terlibat dukung mendukung paslon (pasangan calon, red) peserta pilkada baik secara langsung maupun dalam medsos,’’ ujar sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si.
sengaja asn diingatkan bijak dalam menggunakan medsos karena sudah menjadi hal yang biasa dilakukan pelaku politik berkampanye di medsos.
justru itu perilaku asn dalam menggunakan medsos tetap harus diawasi supaya tidak ada asn yang menyalahgunakan medsos untuk kepentingan politik.
‘’kalau mendukung saja dilarang, apalagi sampai mencaci, jelas tidak boleh,'' terang mustarani.
baca juga:terus bertambah, sudah 47 warga bengkulu tengah terjangkit dbd
mengantisipasi adanya pns yang terlibat dalam aktivitas kampanye peserta pilkada di medsos, mustarani pastikan sudah meminta dinas komunikasi informatika statistik (diskominfo sp) melakukan pengawasan. 
pastikan setiap pns yang menggunakan medsos, tidak menyalahgunakannya untuk melibatkan diri dalam praktek dukung mendukung atau memburukkan peserta pilkada. 
‘’kalau ada pns yang terlibat, jangan salahkan siapa-siapa kalau diproses,'' tutur mustarani.
terpisah, ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten lebong, khairul habibi memastikan tetap mengawasi aktivitas kampanye di medsos. 
baca juga:tempo 4 bulan, 231 warga mukomuko positif dbd
mengingat potensi pelanggaran kampanye di medsos justru lebih besar dibanding pelanggaran kampanye tatap muka. 
‘’kami minta semua pihak, khususnya para paslon peserta pemilu tidak menggunakan akun kampanyenya untuk saling menyerang atau memburukkan paslon lainnya,'' tegas khairul.
tidak terkecuali pns dan kepala desa beserta perangkat, diingatkannya tidak terlibat politik praktis. 
baik secara langsung terlibat dalam aktivitas kampanye paslon peserta pilpres dan
pileg maupun terlibat aktivitas kampanye di medsos. 
baca juga:terus bertambah, 96 warga kaur terjangkit dbd
itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn) dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
‘’kalau dilanggar, jelas disanksi dan akan kami proses,'' pungkas habibi. 
untuk diketahui, larangan bagi asn terlibat dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang pemilu.
persisnya dalam pasal 280 ayat (2) huruf f diseburkan, pelaksanaan dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan asn.
baca juga:serangan balik israel, reaktor nuklir iran aman
lebih lanjut dalam pasal 493 juga telah diatur mengenai sanksi pidana bagi setiap penyelenggara kampanye pemilu yang melibatkan asn.
yaitu setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, termasuk denda paling banyak rp12 juta. 
sedangkan bagi asn yang terlibat kampanye pemilu juga disanksi kurungan dan denda.
persisnya dalam pasal 280 ayat (3) dijelaskan, sanksi pidana bagi pelanggarannya yaitu setiap asn, anggota tni dan kepolisian negara republik indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar disanksi kurungan paling lama 1 tahun dan denda rp12 juta.
baca juga:surganya para pemancing, ini spot mancing ikan belanak di kota bengkulu 
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) sendiri telah melarang seluruh asn terlibat secara langsung dalam proses pilkada. 
namun asn boleh saja ikut kampanye untuk sekadar mendengarkan visi-misi calon kepala daerah. 
namun, tidak dibenarkan bila ada asn
yang terlibat secara langsung untuk berkampanye atau menjadi tim sukses calon tertentu.
baca juga:formasi cpns kemenhub terbesar dalam 10 tahun terakhir, ini rinciannya!
selain itu pihak kemenpan rb berharap pilkada jangan sampai membuat asn menjadi terpecah
belah dan membuat kelompok-kelompok.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan