Rp 23 Miliar Dana Pilbup, Kajian TAPD

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Ade HR |

Minggu , 05 Nov 2023 - 23:14

Dr. Hartono--

rp 23 miliar dana pilbup, kajian tapd                            kepahiang, koranrb.id - sudah mendekati detik-detik akhir batas waktu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd), besaran dana hibah buat penyelenggaraan pemilihan bupati (pilbup) 2024 dari pemkab kepahiang masih ngambang. 
diklaim sudah melewati kajian tapd secara mendalam, pemkab bertahan besaran dana hibah buat penyelenggara pemilu rp 23 miliar.
dengan peruntukan, kpu kepahiang rp 17 m dan bawaslu kepahiang rp 6 miliar. 
namun, hingga berita ini dirilis baik kpu maupun bawaslu kepahiang juga bertahan pada keinginan mereka. 
yakni, kpu di angka rp 23 miliar dan bawaslu belakangan juga menginginkan dana hibah dikucurkan rp 7,5 miliar. 
baca juga:wisata palak siring masuk 10 besar lomba desa wisata, sudah tiga kali
jika disetujui artinya, pemkab mesti mengalokasikan dana hibah pemilu 2024 mencapai rp 30,5 miliar. 
diwawancarai, minggu (5/11) sekda kabupaten kepahiang dr. hartono memastikan sangat memaklumi apa yang diperjuangkan kpu dan bawaslu. 
namun, sekali lagi lanjutnya semua pihak mesti melihat situasi dan kondisi terkini, khususnya soal keuangan daerah. 
"saya sangat maklum dengan semua ini, bukan pula ini (hibah rp 23 miliar,red) murni keinginan saya,” katanya.
dia menjelaskan, angka itu merupakan kajian dari tapd yang sudah menghitung berapa kebutuhan penyelenggaran pemilu di kepahiang agar bisa berjalan. selain itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
baca juga:bangun pabrik es, siapkan rp 2,2 miliar
“misal, kalau usulan sosialisasi sampai 5 kali, ya dengan anggaran yang ada cukup 2 kali saja," ujarnya.
dia meminta untuk membandingkan dengan dana hibah pilkada yang dialokasi oleh pemkab kabupaten/kota lainnya. 
dengan luas wilayah dan mata pilih di kepahiang, dia yakin tapd sudah menghitung dengan cermat. 
“kalau masih dipaksakan juga, kasihan dengan opd lain. lihat saja dengan keuangan yang ada, opd lain itu anggarannya sudah sangat minim. ada yang malah di angka rp 100 juta- rp 200 juta," beber hartono. 
lantas, bagaimana dengan wacana penolakan penandatangan nphd dari penyelenggara pemilu yang nantinya bisa berujung pada terganggunya perjalanan realisasi apbd 2023 kabupaten kepahiang?
baca juga:awal tahun pekerjaan fisik dimulai
menjawab hal ini, pihaknya menyerahkan semua kepada dprd kepahiang dalam hal ini badan anggaran (banggar). 
"komunikasi terakhir, kpu dan bawaslu akan berkordinasi dahulu ke provinsi. kita tunggu saja lah, bagaimana putusannya. sekali lagi, dengan kondisi keaungan yang ada, rasanya sulit bagi kita untuk menambah alokasi dana hibah. kecuali nanti, banggar ada pertimbangan lain karena ini bersingungan dengan pemilu," demikian sekda. 
sebelumnya, kpu mengusulkan dana hibah mencapai rp 30 miliar, kemudian dirasionalisasi rp 23 miliar hingga disetujui rp 17 miliar. adapun bawaslu, mengusulkan  rp 10 miliar. 
dalam perjalanannya, ada rasionalisasi menjadi rp 7,5 miliar hingga kemudian disetujui rp 6 miliar. 
sebagai acuan, mendagri telah menerbitkan surat nomor 900.1.9.1/16888/ perihal percepatan penandatanganan nphd pendanaan kegiatan pemilu kada tahun 2024 tertanggal  2 november 2023 lalu.
baca juga:pejabat nakal dan korupsi laporkan ke e-awu
pada salah satu itemnya jelas disebutkan,  pemerintah daerah bersama dengan kpu provinsi, kabupaten/kota dan bawaslu provinsi, kabupaten/kota ditekankan segera melakukan penandatanganan nphd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 10 november 2023.
selain itu juga disebutkan, dalam hal nphd yang telah ditandatangani, pemerintah daerah melakukan pencairan dana hibah pemilu kada paling lambat 14 hari kerja. 
selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut gubernur, bupati/wali kota melaporkan hasil penandatanganan nphd serta pencairan hibah kepada kpu daerah dan bawaslu kepada mendagri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah. 
baca juga:dewan ingatkan pabrik cpo tidak cemari lingkungan
serta melampirkan dokumen salinan nphd dan surat perintah pencairan dana (sp2d).
dalam poin selanjutnya juga disebutkan, bagi pemerintah daerah yang sampai sekarang ini belum melakukan penandatanganan nphd dan/atau belum menyampaikan laporan, ditunggu sampai dengan tanggal 10 november 2023. 
selanjutnya, tim kementerian dalam negeri (kemendagri) berkoordinasi dengan kpu dan bawaslu agar segera memfasilitasi penyelesaian permasalahan penandatangan nphd yang dimaksud. (oce)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan