Pengakomodiran CPNS dan PPPK, Honorer Pemprov Bengkulu Jadi Perhatian Khusus

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 21 Apr 2024 - 20:50

Pengakomodiran CPNS dan PPPK, honorer Pemprov Bengkulu Jadi perhatian khusus --bella/rb

pengakomodiran cpns dan pppk, honorer pemprov bengkulu jadi perhatian khusus                              koranrb.id - gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma memberi perhatian khusus bagi para tenaga honorer maupun tenaga harian lepas (thl) di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
ia mendorong adanya penanganan yang optimal, agar para honorer maupun thl ini dapa diakomodir dalam perekrutan calon aparatur sipil negara (casn).
baik perekrutan calon pegawai negeri sipil (cpns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
pasalnya, di akhir tahun ini, keberadaan honorer dan thl sesuai dengan kebijakan pusat akan dihapuskan.
baca juga:ingin kerja di kementerian pupr siapkan persyaratannya, tahun ini terima 26.319 formasi casn
baca juga:600 ribu formasi casn, menpanrb: tak ada lagi istilah orang dalam atau titip menitip
"ini tolong digarap betul bagaimana formasinya agar mereka memiliki kepastian dari jenjang karir dan memiliki kepastian dari segi status asn mereka di jajaran pemerintah provinsi bengkulu," ucap gubernur rohidin.
bahkan, dirinya juga sudah meminta sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos., m.kes., dan kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos., m.ap., untuk melakukan penataan terhadap kepegawaian dan perhatian khusus bagi para honorer dan thl ini.
selain itu, jajaran terkait juga harus melakukan pendataan yang tepat.
terutama bagi para honorer dan thl, untuk dapat dioptimalkan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
baca juga:kuota casn kota bengkulu masih tunggu panselnas 
baca juga:seleksi casn segera dimulai, pemprov bengkulu input jenis formasi
"tolong lakukan betul database dari thl nya, tolong pastikan formulasi dari sisi segi penggajian mereka dan hak-hak lainnya," tegas rohidin.
database yang padu, menurutnya merupakan hal yang sangat penting.
sebab, pada saat perpanjangan status honorer per januari, secara otomatis tidak akan ada pengurangan. kecuali yang bersangkutan terdapat catatan-catatan pelanggaran dan sebagainya. 
"jadi coba dibuat sistem basis data dengan software nya, sehingga yang bersangkutan ter-record betul atau tercatat database nya," ungkapnya. 
baca juga:siapkan syaratnya dari sekarang, seleksi casn pemkab bengkulu tengah dibuka agustus
baca juga:pemkab kaur ajukan tambahan formasi casn, ini rinciannya
pemprov bengkulu, dikatakan rohidin memastikan pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan para thl dan honorer, termasuk memastikan solusi yang dibutuhkan saat penghapusan honorer diberlakukan.
"kita berkomitmen, bahwa honorer ini tetap kita pertahankan. meski begitu, kita juga tetap mengikuti mekanisme regulasi yang ada untuk kepastian penetapan status mereka," ungkap rohidin.
adanya kebijakan penghapusan, diharapakan rohidin dapat mengatasi persoalan honorer dan thl.
"mudah-mudahan ada kebijakan baru secara nasional," demikian gubernur ke-10 bengkulu itu.
baca juga: ini rincian 1.000 kuota casn pemkab mukomuko, catat jadwal pelaksanaannya
baca juga:138 pejabat eselon iii, iv dan kepala sekolah dimutasi, seleksi casn mei mendatang
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos., mengatakan ketika pemerintah pusat sudah memberikan persetujuan untuk rekrutmen, maka pemprov bengkulu akan segera membuka. sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini.
"kita kurang tenaga teknis seperti sarjana teknik, hukum, disamping kesehatan dan pendidikan yang diakomodir di pppk. kalau pusat sudah memberikan persetujuan untuk rekrutmen kita akan rekrutmen," tutur isnan, jumat, 19 april 2024.
kebutuhan tersebut, dikatakan isnan, dilihat dari analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk) serta kesesuaian pendidikan, yang sudah pihaknya lakukan. 
"jadi, saat ini sarjana hukum sangat kurang. padahal sangat dibutuhkan, baik di biro hukum maupun di opd-opd yang kita anggap perlu," jelasnya.
baca juga:pemda diminta cermat mengusulkan rincian formasi casn
baca juga:penerimaan casn di mukomuko berpeluang lebih besar, segini jumlahnya 
sementara itu, untuk jadwal kapan akan dilakukan perekrutan baik cpns maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), saat ini belum ada kepastian yang jelas. 
progres yang dilakukan saat ini dikatakan isnan, yakni baru pengusulan jenis formasi.
sebab, yang baru berikan oleh pemerintah pusat baru sekadar kuota global, belum termasuk formasi.
seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, pada 14 maret 2024, pihaknya sudah menerima kuota formasi oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia (disingkat kemenpan-rb). 
kuota formasi tersebut diberikan secara simbolis di hotel bidakara, jakarta selatan, bersama seluruh pemerintah daerah (pemda) seluruh indonesia.
kuota yang diterima oleh pemprov bengkulu sesuai dengan usulan yang diberikan pada januari 2024 lalu, yakni 500 orang. terdiri dari, 300 untuk kuota pppk dan 200 untuk kuota cpns.
200 kuota untuk calon pegawai negeri sipil (cpns), terdiri 60 untuk tenaga kesehatan dan 140 untuk tenaga teknis.
serta 300 kuota untuk pppk, terdiri dari 100 untuk formasi tenaga pendidik (tendik), 100 tenaga kesehatan, dan 100 tenaga teknis.
"ketika itu baru penyerahan secara global saja. belum dengan jenis formasi," tuturnya.
sementara untuk progres nomor induk (ni) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2023 lalu, saat ini juga masih dalam tahap menunggu.
sementara para pppk yang sudah lulus ditahun lalu, baru diberikan sk sementara. 
"ketika sudah keluar kita proses sk permanennya," kata isnan.
estimasi ni tersebut kapan diterbitkan, pihaknya belum tahu jelasnya tergantung badan kepegawaian negara (bkn) ri.  
"karena kemarin agak telat, maka kita susulkan. tetapi surat kita sudah semua dikirim, tinggal menunggu proses dari bkn," ungkapnya. 
jika ni pppk lulusan tahun 2023 telah ditetapkan oleh bkn, nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk penerbitan sk (surat keputusan) pengangkatan sebagai pppk.
"secepat mungkin, kalau ni-nya sudah keluar kita proses," ujar isnan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 22 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan