Ini Klarifikasi 3 Perusahaan yang Dilaporkan Tidak Bayar THR Pekerja

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: Ade HR |

Minggu , 21 Apr 2024 - 22:11

Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifudin, pasca lebaran selama 2 hari pihak Disnakertrans telah membentuk tim tindaklanjut temuan pengaduan THR dengan melakukan kunjungan lapangan--BELA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu menerima laporan ada 3 perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya.

Ke-3 nya diketahui, 2 laporan dari karyawan perusahaan perkebunan dan 1 perusahaan jasa.

Laporan tersebut diadukan oleh para pekerja/buruh melalui posko pengaduan THR yang dibuka dari tanggal 18 Maret sampai 4 April 2024.

"Jadi kita datangi 3 perusahaan ini. Ada yang dari Seluma, Mukomuko dan Lebong," terang Syarif, Minggu, 21 April 2024.

Dari hasil penelusuran tersebut, Syarif mengatakan 1 laporan dari dari Mukomuko merupakan miss komunikasi.

Pihak pekerja yang melapor seolah mengatakan terdapat pemotongan pajak, padahal dana yang masuk dalam rekening tersebut adalah gaji.

Esok harinya perusahaan kembali menerima transfer dari perusahaan berupa THR.

"Diketahui, THR yang diterima pelapor ini tanpa potongan dan besarannya sesuai dengan ketentuan," terang Syarif.

Bahkan, ditambahkan Syarif telah diterima berita acara Klarifikasi, baik dari pekerja maupun perusahaan.

"Jadi, untuk yang satu tuntas. Terjadi miss komunikasi," ucapnya.

Sementara itu, untuk pengaduan di Seluma, pihaknya juga sudah mengklarifikasi kepada perusahaan maupun pekerja.

ini klarifikasi 3 perusahaan yang dilaporkan tidak bayar thr pekerja                            bengkulu, koranrb.id - dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu menerima laporan ada 3 perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya (thr) kepada pekerjanya. 
ke-3 nya diketahui, 2 laporan dari karyawan perusahaan perkebunan dan 1 perusahaan jasa. 
laporan tersebut diadukan oleh para pekerja/buruh melalui posko pengaduan thr yang dibuka dari tanggal 18 maret sampai 4 april 2024.
kepala tenaga kerja dan transmigrasi provinsi bengkulu, syarifudin, pasca lebaran selama 2 hari pihak disnakertrans telah membentuk tim tindaklanjut temuan pengaduan thr dengan melakukan kunjungan lapangan.
baca juga:2 peserta seleksi jptp pemprov dinyatakan gugur, ini penyebabnya
"jadi kita datangi 3 perusahaan ini. ada yang dari seluma, mukomuko dan lebong," terang syarif, minggu, 21 april 2024.
dari hasil penelusuran tersebut, syarif mengatakan 1 laporan dari dari mukomuko merupakan miss komunikasi. 
pihak pekerja yang melapor seolah mengatakan terdapat pemotongan pajak, padahal dana yang masuk dalam rekening tersebut adalah gaji. 
esok harinya perusahaan kembali menerima transfer dari perusahaan berupa thr.
baca juga:warna pembawa sial! 12 zodiak ini harus menghindarinya
"diketahui, thr yang diterima pelapor ini tanpa potongan dan besarannya sesuai dengan ketentuan," terang syarif. 
bahkan, ditambahkan syarif telah diterima berita acara klarifikasi, baik dari pekerja maupun perusahaan.
"jadi, untuk yang satu tuntas. terjadi miss komunikasi," ucapnya.
sementara itu, untuk pengaduan di seluma, pihaknya juga sudah mengklarifikasi kepada perusahaan maupun pekerja.
baca juga:nilai ekspor bengkulu naik 5,93 persen, ini komoditas paling mempengaruhi
dari hasil itu, diketahui bahwa thr sudah dibayar sesuai aturan. 
"yang di seluma ini, yang melaporkan itu istri dari pekerja.
dia tidak mengetahui bahwa perusahaan telah membayar thr dilengkapi dengan bukti bayar dan surat klarifikasi dari pekerja," ungkap syarif.
lalu, pengaduan berikutnya yakni dari wilayah lebong.
baca juga:pt taspen dan pa buka pelayanan di mpp curup, urus perizinan dan administrasi semakin dipermudah 
pihak disnakertrans juga sudah melakukan penelusuran.
hasil dari itu, diketahui bahwa yg melapor dalam aplikasi pengaduan thr adalah pekerja harian lepas yang pengantar paket bekerja di agen jne.
perusahaan ini bukan merupakan perusahaan cabang, melainkan dengan pola bagi hasil.
sehingga pekerja tersebut mendapatkan upah dari bagi hasil atas jumlah paket shopee yang diantar ke rumah-rumah konsumen.
baca juga:dak fisik belum bisa direalisasikan, tunggu juklak dan juknis pemerintah pusat
"hal itu sudah diklarifikasi ke jne kantor cabang bengkulu," terangnya.
dengan begitu, dilanjutnya syarif meminta pihak agen agar memanggil pekerja yang melapor dengan memberikan penjelasan tentang aturan tenaga kerja dan mencari solusi penyelesaian laporan dimaksud.
"secara umum pengaduan thr telah ditindaklanjuti di telah diupload bukti penyelesaian sebagaimana yang sudah dijelaskan," singkat syarif.
seperti diketahui, kewajiban perusahaan membayar thr pekerja sesuai dengan peraturan pemerintah (pp) no 36 tahun 2021 diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) no 6/2016 tentang tunjangan hari raya bagi pekerja/ buruh di perusahaan. 
kemudian ditegaskan dengan surat edaran (se) menaker nomor m/2/hk.04/iii/2024.