5 Propemperda Disetujui, Apa Saja?

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Senin , 22 Apr 2024 - 23:20

BERLANGSUNG: Rapat Paripurna DPRD Kaur dengan agenda penetapan Propemperda tahun 2024.--RUSMAN AFRIZAL/RB

“Semoga apa yang menjadi harapan kita, dengan Propemperda ini secepatnya akan terwujud," harapannya.

Senada dengan anggota DPRD Kaur Bupati Kaur H. Lismidianto, SH, MH mendukung penuh Propemperda ini supaya bisa dibahas ketahapan selanjutnya.

Apalagi setelah di telaah semuanya sangat berhubungan erat dengan proses pembangunan serta kemajuan masyarakat Kaur.

"Kita dari Pemkab tentunya mendukung penuh apalagi program yang diajukan ini sangat bagus," ungkap Bupati.

Dirinya meminta kedepan OPD terkait, juga harus ikut andil dalam melakukan pembahasan terkait dengan Propemperda ini.

Sehingga kesinambungan antara pembahasan para anggota Dewan dan juga OPD terkait selaku pelaksana Perda dapat berjalan dengan maksimal.

"Saya juga akan perintahkan OPD terkait, untuk pembahasan ini agar dilakukan dengan lebih maksimal," demikian Bupati.

5 propemperda disetujui, apa saja?                            bintuhan, koranrb.id - anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur bersama pemerintah kabupaten (pemkab) kaur sepakat menyetujui 5 program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang telah diajukan sebelumnya dibahas ketahapan selanjutnya.
rapat paripurna yang beragendakan penetapan 5 propemperda kabupaten kaur tahun 2024 tersebut di gelar di kantor dprd kaur tersebut dipimpin langsung oleh ketua dprd kabupaten kaur  diana tulaini dan dihadiri waka i, ii dan bupati kaur h. lismidianto sh, mh, senin 22 april 2024.
dalam pembahasan 5 propemperda tersebut, diana tulaini memimpin langsung rapat dengan seluruh anggota dewan yang hadir. 
setelah mendengarkan pemaparan propemperda tersebut, seluruh anggota dewan serta bupati sepakat untuk pembahasan akan dilanjutkan ketahapan berikutnya.
baca juga:lapak pkl di alun-alun kota bintuhan dibongkar
"kita sudah bahas semua tadi bersama seluruh anggota yang hadir, semuannya termasuk bupati sepakat bahwa propemperda akan dilanjutkan ke tahapan berikut," kata diana usai menggelar rapat.
persetujuan para anggota yang hadir juga langsung ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh anggota dewan yang bersangkutan serta bupatinya.
selanjutnya pembahasan propemperda, akan dibahas secara satu persatu oleh para anggota dewa sehingga secepatnya akan dapat disahkan di tahun 2024 ini.
"seperti biasa kalau semuannya telah setuju kita akan melakukan tahapan selanjutnya nanti bersama para anggota," ujarnya.
baca juga:tantang pan di pilwakot bengkulu 2024, golkar buka komunikasi dengan nasdem
diana menjelaskan, 5 propemperda yang ditetapkan diantaranya, propemperda tentang pertangung jawaban pelaksanaan apbd 2023.
propemperda tentang apbd perubahan 2024, propemperda tentang penyusunan  apbd tahun anggaran 2025.
propemperda tentang rencana pembangunan  jangka panjang daerah (rpjd) kabupaten kaur tahun 2025-2045 dan terakhir propemperda tentang penyandang disabilitas. 
penetapan 5 propemperda untuk dijadikan perda itu telah melalui penyaringan dengan melihat skala prioritas.
baca juga:kpu kaur buka pendaftaran ppk, simak cara daftarnya!
dimana dengan melihat yang berkaitan dengan pembangunan kabupaten kaur untuk kemaslahatan masyarakat kaur.
"5 propemperda yang diusulkan ini semuannya menjadi prioritas, jadi secepatnya akan digodok untuk segera disahkan," jelasnya.
diharapkan, tahapan selanjutnya yang akan ditempuh baik bagi para anggota dewan maupun dari pemkab kaur dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun.
sehingga yang selama ini memang masih cukup terkendala dengan belum adanya peraturan daerah (perda) akan segera terwujud.
baca juga:tabungan nikah ikut hilang gara-gara ikut arisan bodong, owner arisan bodong bisa dijerat pasal ini
serta sinergitas antara pemkab kaur dan masyarakat dalam mengwujudkan visi dan misi kaur akan lebih mudah tercapai.
"semoga kedepan tidak ada kendala, propemperda secepatnya dapat segera disahkan menjadi perda," tukasnya.
ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd kaur firjan eka budi. ap, se menambahkan, berdasarkan pasal 13 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bupati menyampaikan hasil penyusunan propemperda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepada bapemperda melalui pimpinan dprd kabupaten.
selanjutnya hasil penyusunan propemperda kabupaten antara dprd dan pemerintah daerah membuat kesepakatan dan ditetapkan dalam rapat paripurna dprd.
baca juga: pembahasan raperda penanaman modal dan perizinan usaha ditunda, ini alasannya! 
“urgensi penetapan daftar program pembentukan peraturan daerah ini adalah agar dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara berencana.
untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan di daerah tetap berada dalam kesatuan sistem dan tatanan hukum nasional,” terangnya.
dia menjelaskan daftar propemperda kabupaten kaur adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah, pihak eksekutif dan badan pembentukan peraturan daerah dprd kabupaten kaur telah melakukan langkah awal dengan melakukan penyusunan daftar rencana propemperda tahun 2024.
baca juga:jaksa pikir-pikir vonis 1 tahun terdakwa korupsi bok kaur
“semoga apa yang menjadi harapan kita, dengan propemperda ini secepatnya akan terwujud," harapannya.
senada dengan anggota dprd kaur bupati kaur h. lismidianto, sh, mh mendukung penuh propemperda ini supaya bisa dibahas ketahapan selanjutnya.
apalagi setelah di telaah semuanya sangat berhubungan erat dengan proses pembangunan serta kemajuan masyarakat kaur.
"kita dari pemkab tentunya mendukung penuh apalagi program yang diajukan ini sangat bagus," ungkap bupati.
baca juga:bapenda kehabisan karcis, jukir ngeluh warga enggan bayar parkir
dirinya meminta kedepan opd terkait, juga harus ikut andil dalam melakukan pembahasan terkait dengan propemperda ini. 
sehingga kesinambungan antara pembahasan para anggota dewan dan juga opd terkait selaku pelaksana perda dapat berjalan dengan maksimal.
"saya juga akan perintahkan opd terkait, untuk pembahasan ini agar dilakukan dengan lebih maksimal," demikian bupati.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan