Polemik Kades Dusun Baru, Ini Isi Rekomendasi Dewan Seluma

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade HR |

Selasa , 23 Apr 2024 - 22:37

HEARING: DPRD Seluma saat melakukan hearing atas polemik Kades Dusun Baru.--zulkarnain/rb

Selama itu pula pemerintah desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tidak bisa melakukan operasional seperti sediakala.

Atas hal tersebut, Pemdes Dusun Baru terpaksa melakukan work from home (WFH) untuk melayani masyarakat.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Dusun Baru, Hardi Yansah.

“Pelayanan tetap ding (adik, red), namun untuk lokasinya tidak bisa dilakukan di kantor desa yang posisinya tersegel.

Jadi Pemdes menjalankan tugasnya di rumah masing masing, jika warga ingin pelayanan bisa menemui kami di rumah,”ujar Hardi Yansah.

Ditanyakan terkait percobaan untuk membuka segel dan memaksa pelayanan di kantor desa, Hardi mengaku belum berani untuk bertindak.

Karena takut amarah warga akan memuncak, dan nantinya akan banyak dugaan yang muncul apabila dirinya bertindak.

Hardi berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dapat turun tangan mengatasi permasalahan ini sejak awal disegel, agar pelayanan di kantor terhambat.

“Kalau kami tidak berani untuk membuka segelnya, kami berharap Pemkab Seluma yang dapat bertindak agar kami bisa bekerja normal,” harap Hardi.

Dijelaskan Hardi, kantor desa tersebut disegel oleh warga, murni karena efek kekesalan masyarakat atas mediasi yang dilakukan oleh Pemkab Seluma bersama DPRD, forkopimda dan masyarakat Dusun Baru tidak menemukan titik terang.

Lantaran Pemkab Seluma mengingkari janjinya untuk memberhentikan Kades Dusun Baru atas dugaan perselingkuhan dan membuat kondisi desa tidak tentram.

"Sampai saat ini kami tidak tau kapan akan dibuka segelnya,” imbuh Hardi.

polemik kades dusun baru, ini isi rekomendasi dewan seluma                             seluma, koranrb.id - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma selasa 23 april 2024 menuntaskan hearing kedua atas polemik yang melibatkan kades dusun baru kecamatan ilir talo kabupaten seluma.
kali ini pihak yang dilibatkan yakni pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dalam hal ini asisten i dan iii setda seluma, dinas pmd seluma, inspektorat seluma dan bagian hukum setda seluma. 
kemudian ada perwakilan polres seluma, perwakilan kejari seluma dan perwakilan masyarakat desa dusun baru.
usai hearing yang dipimpin oleh wakil ketua ii dprd seluma, samsul aswajar, s.sos dewan lalu melakukan rapat internal bersama ahli hukum dprd seluma.
baca juga:pasca lebaran, pengajuan nikah meningkat drastis
lalu akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan dijadikan pertimbangan bupati seluma, erwin octavian, se dalam mengambil sikap.
isi rekomendasinya yakni pertama, meminta kepada bupati seluma untuk memfasilitasi musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak yang bertikai.
kedua, meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan memproses oknum/warga yang menyegel kantor desa dengan cara restorative justice, yakni penyelesaian dengan berkeadilan dan musyawarah.
ketiga atau yang terakhir, dprd kabupaten seluma merekomendasikan kepada bupati agar tidak memberhentikan kepala desa dusun baru.
baca juga:sempat viral! lubang jalan penghubung 4 desa mulai diperbaiki
akan tetapi dilakukan fungsi pembinaan terhadap kepala desa dan masyarakat yang bertikai.
karena belum ditemukan alasan alasan pemberhentian kepala desa sebagaimana diatur dalam undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya.
“rekomendasi ini merupakan buah hasil dari hearing pertama dan kedua yang dprd seluma lakukan.
semoga rekomendasinya dapat dipertimbangkan dengan baik oleh pemkab seluma dalam mengambil keputusan atas polemik di desa dusun baru,”ungkap samsul aswajar.
baca juga:ratusan pelajar kaur daftar seleksi anggota polri
menurut samsul, adanya hearing bukan berarti dprd seluma memihak salah satu kubu.
karena dprd seluma hanya ingin mendengarkan rentetan permasalahan yang terjadi. 
dengan cara mengundang kades bersama rombongan pada hearing pertama dan mengundang pemkab seluma serta aparat penegak hukum (aph) di hearing kedua.
dengan adanya hearing ini, dprd menarik garis lurus lalu kesimpulannya dituangkan sebagai rekomendasi bagi bupati. 
baca juga:7 tokoh daftar cagub bengkulu: dari ketua partai, pengusaha hingga mantan kepala daerah
meskipun nantinya keputusan tersebut murni sepenuhnya kewenangan bupati seluma, baik pemberhentian ataupun tidak ada pemberhentian.
“kami hanya ingin agar pemkab seluma jangan gegabah dalam mengambil keputusan.
maka dari itu kami membantu memberikan rekomendasi, sesuai dari hearing dan upaya yang telah kami lakukan,” jelas samsul.
sementara itu, pemkab seluma melalui penasihat hukumnya, hartanto mengaku pasca hearing ini akan kembali menelaah bukti dan data yang diperoleh pemkab seluma.
baca juga:kukuhkan gugus tugas daerah bisnis dan ham, gubernur bengkulu sampaikan ini 
pemkab akan memastikan apakah benar bahwa kades dusun baru memang telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
seperti yang diketahui, salah satu hal yang membuat jabatan kades dapat dicopot apabila kades meninggal dunia, kades mengundurkan diri dan kades melakukan pelanggaran.
“apabila dari data yang diperoleh ada menunjukkan bukti pelanggaran, maka kami akan tindak tegas.
namun akan kami telaah terlebih dahulu apakah ini layak untuk diberhentikan ataukah dilanjutkan,” tegas hartanto.
baca juga:pelaku penadah motor curian juga terlibat kasus asusila terhadap anak
kemudian terkait rekomendasi dari dprd seluma, hartanto mewakili pemkab seluma mengaku akan mempertimbangkannya. 
karena dprd seluma merupakan mitra dari pemkab seluma dalam menjalankan roda pemerintahan.
tentunya segala rekomendasi akan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.
meskipun pada akhirnya keputusan tetap merupakan hak penuh dari bupati seluma.
baca juga:kasus tppo terus meningkat, tahun 2023 ada 2.673 kasus
“semua prosedur telah kita lakukan, termasuk audit investigasi dari inspektorat.
jadi data yang ada dan  rekomendasi dprd akan kita pertimbangkan sebelum keputusan diambil,” tutup hartanto.
terpisah, perwakilan warga desa dusun baru yang juga merupakan koordinator lapangan (korlap) dalam aksi demo sebelumnya, yoyon putra mengaku tetap konsisten pada pendirian mereka terkait desakan pemberhentian kades dusun baru, ibran.
karena meskipun tindakan asusila yang pada awalnya dituduhkan tidak terbukti, namun yoyon mengatakan sudah banyak keresahan yang dibuat oleh kades.
baca juga:desak ruu kia segera disahkan, 10 daerah dengan persentase balita pengasuhan tidak layak 
termasuk memberikan surat peringatan (sp) kepada perangkat desa dan memecat beberapa pihak lainnya yang berada di desa.
bahkan kades kerap terlihat membawa senjata tajam dan pernah merobek absensi di kantor desa menggunakan senjata tajam.
“perangkat desa ada tiga orang yang diberikan sp, bahkan sanggahan terkait sp yang diajukan sekretaris desa juga dirobek oleh kades,”ungkap yoyon.
untuk diketahui, jika dihitung sejak tanggal 4 april 2024, artinya sudah hampir 3 minggu kantor desa dusun baru disegel oleh warga tanpa bisa dibuka.
baca juga:anggaran pemkab rejang lebong terbatas, rehab 5.000 rutilahu dipastikan tidak tercapai
selama itu pula pemerintah desa dusun baru kecamatan ilir talo kabupaten seluma tidak bisa melakukan operasional seperti sediakala.
atas hal tersebut, pemdes dusun baru terpaksa melakukan work from home (wfh) untuk melayani masyarakat.
hal ini dibenarkan oleh sekretaris desa (sekdes) dusun baru, hardi yansah.
“pelayanan tetap ding (adik, red), namun untuk lokasinya tidak bisa dilakukan di kantor desa yang posisinya tersegel.
baca juga:3 olahan telur dijamin lezat, ini resep dan cara membuatnya
jadi pemdes menjalankan tugasnya di rumah masing masing, jika warga ingin pelayanan bisa menemui kami di rumah,”ujar hardi yansah.
ditanyakan terkait percobaan untuk membuka segel dan memaksa pelayanan di kantor desa, hardi mengaku belum berani untuk bertindak. 
karena takut amarah warga akan memuncak, dan nantinya akan banyak dugaan yang muncul apabila dirinya bertindak.
hardi berharap, pemerintah kabupaten (pemkab) seluma melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) dapat turun tangan mengatasi permasalahan ini sejak awal disegel, agar pelayanan di kantor terhambat.
baca juga:begini manfaat kacang panjang untuk kesehatan, banyak yang belum tahu
“kalau kami tidak berani untuk membuka segelnya, kami berharap pemkab seluma yang dapat bertindak agar kami bisa bekerja normal,” harap hardi.
dijelaskan hardi, kantor desa tersebut disegel oleh warga, murni karena efek kekesalan masyarakat atas mediasi yang dilakukan oleh pemkab seluma bersama dprd, forkopimda dan masyarakat dusun baru tidak menemukan titik terang. 
lantaran pemkab seluma mengingkari janjinya untuk memberhentikan kades dusun baru atas dugaan perselingkuhan dan membuat kondisi desa tidak tentram.
"sampai saat ini kami tidak tau kapan akan dibuka segelnya,” imbuh hardi.
baca juga:lamr terima kunjungan pkdn sespimti polri
selain adanya kasus dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga dilaporkan telah memecat guru ngaji, garim masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. 
serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i.
dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 24 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan