Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Lebong Kejar Naikkan Akreditasi RSUD

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 25 Apr 2024 - 21:30

STATUS RSUD: Saat ini RSUD Lebong masih berstatus akreditasi tipe D.-foto: muharista delda/koranrb.id-

tingkatkan pelayanan kesehatan, pemkab lebong kejar naikkan akreditasi rsud                             koranrb.id - keseriusan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong dalam pelayanan kesehatan belum bisa dikatakan maksimal.
salah satu tolak ukurnya status rumah sakit umum daerah (rsud) lebong yang sampai saat ini masih berstatus akreditasi tipe d. 
dengan usia yang tak muda, seharusnya rsud lebong sudah berstatus akreditasi tipe c.
sekretaris daerah kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan pemkab lebong akan terus berupaya menaikkan status akreditasi rsud. 
diantaranya menambah tenaga dokter spesialis karena dengan jumlah tenaga dokter yang sekarang dinilai belum bisa menaikkan status akreditasi rsud.
baca juga:tersisa 2,02 persen lagi warga bengkulu utara belum e-ktp, ini rinciannya 
“untuk bisa naik akreditasi ke tipe c, menjadi syarat mutlak sdm (sumber daya manusia, red) tenaga kesehatan di rsud harus ditambah,'' kata mustarani. 
sementara pelaksana tugas (plt) direktur rsud lebong, rachman, skm, m.si mengaku peningkatan sdm kesehatan tidak cukup hanya sebatas kuantitas.
peningkatan mutu atau kualitas tenaga kesehatan juga harus seiring dilakukan.
''antara lain program menyekolahkan dokter spesialis,'' tukas lucas. 
salah satu yang syarat yang harus dipenuhi agar tipe rsud naik, adanya tenaga dokter spesialis dasar untuk 4 bidang yang berstatus menetap di lebong. 
keempatnya, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah dan spesialis kandungan.
“untuk jumlahnya, masing-masing bidang dua dokter, sementara sejauh ini baru ada tiga dokter spesialis yang menetap di lebong,'' terang rachman. 
baca juga:bidik lahan pelindo jadi pangkalan badan keamanan laut republik indonesia 
kalaupun program menyekolahkan dokter umum ke pendidikan spesialis dinilai berat, mau tidak mau pemkab lebong harus mengadopsi dokter spesialis dari luar daerah. 
soalnya kalau menyekolahkan potensi sdm yang ada, tentu butuh waktu yang tidak sebentar. 
“kalau mengadopsi dokter spesialis dari luar daerah, tentu saja butuh biaya yang tidak kecil untuk bayar tunjangan tambahan tenaga dokternya,'' jelas rachman. 
selain berupaya menaikkan status rsud, pemkab lebong juga terus berupaya menaikkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). 
tahun 2024 ini, dinas kesehatan (dinkes) kabupaten lebong telah mendaftarkan 12 puskesmas mengikuti akreditasi ulang. 
jumlahnya membludak karena tahun 2023 hanya ada 1 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi ulang oleh komisi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pratama (kafktp).
dalam kegiatan akreditasi ulang itu, seluruh puskesmas yang ada di lebong meningkat status akreditasinya. 
baca juga:pilgub 2024, rosjonsyah dan meriani ambil formulir cagub bengkulu
semuanya ditarget terakreditasi tingkat utama karena pada pelaksanaan akreditasi 3 tahun sebelumnya, seluruh puskesmas di lebong sudah terakreditasi tingkat madya dan utama. 
artinya dalam akreditasi ulang tahun 2024 ini, untuk yang sudah terakreditasi utama harus mempertahankan statusnya.
kalau yang masih terakreditasi madya, dalam akreditasi ulang harus bisa naik status akreditasinya ke tingkat utama.
puskesmas yang akan menjalani akreditasi ulang itu yakni, puskesmas muara aman, puskesmas rimbo pengadang, puskesmas topos dan puskesmas tes. 
selanjutnya, puskesmas kota donok, puskesmas talang leak, puskesmas semelako dan puskesmas limaupit. 
lainnya puskesmas taba atas, puskesmas suka datang, puskesmas sukaraja dan puskesmas kota baru. 
sedangkan puskesmas yang sudah akreditasi ulang pada tahun 2023 itu adalah puskesmas ketenong dengan hasil penilaian terakreditasi utama. 
akreditasi ulang itu sifatnya wajib bagi setiap puskesmas sebagai syarat administrasi dalam menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) bidang kesehatan. 
bpjs tidak akan melayani klaim pelayanan kesehatan dari puskesmas yang tidak terakreditasi.
setiap peserta jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) itu hanya berhak mendapatkan pelayanan pengobatan gratis di puskesmas yang ada kerjasama dengan bpjs kesehatan.
oleh karena itu akreditasi ulang diberlakukan wajib bagi seluruh puskesmas. 
sementara wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd meminta seluruh puskesmas yang akan menjalani akreditasi ulang menyiapkan diri.
seluruh item yang menjadi standar penilaian dalam pelayanan, mulai dari mutu sumber daya manusia (sdm) hingga peralatan medisnya harus dilengkapi. 
''jangan sampai nanti hasil akreditasinya mengecewakan, kalau memang tidak bisa naik status, paling tidak bisa mempertahankan status yang dalam akreditasi sebelumnya telah diraih,'' tutur fahrurrozi. 
diketahui, sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi, bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional.
tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu.
puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 26 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan