Wabup Bahas Masalah Stunting, 9 Desa dan 1 Kelurahan Zona Penurunan Stunting

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 29 Apr 2024 - 22:38

STUNTING: Wakil Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifa’i Tajuddin, S.Sos saat memimpin rapat soal stunting.-foto: rio/koranrb.id-

wabup bahas masalah stunting, 9 desa dan 1 kelurahan zona penurunan stunting                            koranrb.id - wakil bupati (wabup) bengkulu selatan, h. rifa’i tajuddin s.sos belum lama ini kembali membahas masalah stunting bersama opd.
beberapa desa dan kelurahan di bengkulu selatan masuk zona penurunan stunting.
pemkab bengkulu selatan terus berupaya melakukan penurunan kasus stunting di kabupaten bengkulu selatan.
melalui tim percepatan penurunan stunting (tpps), pemkab bengkulu selatan telah menetapkan 9 desa dan 1 kelurahan yang masuk dalam zona lokasi khusus (lokus) penurunan stunting.
penetapan lokus penanganan stunting ini melalui rapat yang dipimpin wabup bengkulu selatan h. rifa'i tajuddin, s.sos selaku ketua tpps kabupaten bengkulu selatan.
baca juga:presiden ingin perencanaan kesehatan daerah terintegrasi dengan pusat
dalam kesempatan tersebut, wabup menyebut ada 9 desa dan 1 kelurahan yang tersebar di beberapa kecamatan di bengkulu selatan yang ditetapkan sebagai lokus penurunan stunting.
adapun desa yang menjadi lokus penurunan stunting tersebut diantaranya, desa padang lebar dan darat sawah ulu kecamatan seginim.
kemudian, desa tanjung beringin, sukarami dan suka maju kecamatan air nipis, talang padang dan padang serasan kecamatan pino raya.
selanjutnya, kelurahan kota medan kecamatan kota manna dan desa kayu ajaran kecamatan ulu manna.
"diharapkan 9 desa dan 1 kelurahan di 5 kecamatan yang menjadi lokus stunting dapat terus menekan prevelansi stunting," kata wabup.
wabup menambahkan, 9 desa dan 1 kelurahan menjadi lokus stunting karena di daerah itu masih ditemukan kasus stunting.
bahkan, di desa sukarami ditemukan 5 kasus stunting yang harus segera ditangani.
baca juga:permudah pembayaran pbb-p2, bapenda buka loket pembayaran di kantor camat gading cempaka
"memang daerah yang ditetapkan sebagai lokus masih membutuhkan penanganan serius, karena masih ada kasus," ujar wabup.
guna menurunkan dan mencegah kasus stunting di kabupaten bengkulu selatan, pemkab bengkulu selatan kembali diungkapkan wabup telah berkomitmen bersama seluruh opd. diantaranya pemenuhan gizi ibu hamil dan balita.
pemanfaatan pekarangan rumah warga, dengan cara ditanami sayur.
menjaga lingkungan tetap bersih, membangun infrastruktur wc setiap rumah, dan lain sebagainya.
"semua opd digerakkan, jadi terstruktur dan masalah stunting dapat dicegah," terang wabup.
selain itu pencairan dana desa juga dipercepat agar pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa untuk program desa menangani stunting.
dengan kolaborasi tersebut wabup berharap masalah stunting dapat diatasi dan masyarakat bengkulu selatan dapat hidup sejat dan makmur.
baca juga:maju pilgub bengkulu, mantan bupati rejang lebong ahmad hijazi daftar ke 5 parpol ini 
"kita juga berkerjasama dengan fkpd, tni-polri, dan lembaga lainnya agar stunting ini benar-benar hilang," ujar wabup.
secara terpisah, langkah konkret pemkab bengkulu selatan lainnya dalam pencegahan stunting adalah mencegah pernikahan dini.
usia dini adalah massa anak untuk tumbuh kembang dan belajar.
namun tidak jarang masyarakat yang telanjur nikah dini dengan alasan berbagai faktor.
oleh sebab itu dinas kesehatan bengkulu selatan melakukan beberapa langkah. 
diantaranya berkerjasama dengan kantor urusan agama (kua) dan pengadilan agama.
“tingkat kerawanan stunting sangat tinggi, karena terjadinya pernikahan dini. sehingga kami dalam mencegahnya ketika pernikahan dini itu harus melalui dispensasi dari pengadilan,” kata kepala dinas kesehatan kabupaten bengkulu selatan, didi ruslan.
selain itu, tambah didi, pengadilan juga menerapkan berita acara kepada yang berangkutan (nikah dini) sebelum hamil, harus siap menunda kehamilan.
dengan begitu yang terlanjur nikah dini, dapat melakukan kb atau pemasangan implan dan sebagainya dalam jangka tiga tahun. 
jika anak dari pernikahan dini lahir, sambung didi, semua pihak di jajaran pemkab bengkulu selatan terlibat.
seperti dinas ketahanan pangan dan lainnya. 
“kalau sudah hamil artinya semua terlibat, ketahanan pangan, sosial, semua kerjasama. sehingga anaknya nanti dari kehamilan sampai lahir 1000 hari selalu dipantau,” jelas didi.(advertorial)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan