Pemdes Diminta Untuk Laksanakan Program BLT DD dan Program Ketahanan Pangan Sesuai Regulasi

Reporter: Firmansyah |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 03 May 2024 - 20:03

MUSDES: Menjadi wadah mengambil keputusan terkait penggunaan DD--

"Hilangkan hubungan keluarga dan semacamnya dalam menentukan penerima BLT DD, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan kriteria penerima. Maka dari itu Pemdes kami minta berhati-hati dalam menentukan KPM. Ketimbang harus mengembalikan anggaran yang disalurkan,"tegasnya.

Lanjutnya, penetapan penerima BLT DD yang tidak sesuai aturan ini dapat menciptakan polemik sosial di tengah masyarakat, yang harus di hindari.

Selain itu juga jangan sampai penyaluran BLT DD ini hanya berorientasi pada serapan anggaran, terlaksana dan tidak terlaksana.

Sehingga karena memang tidak ada keluarga yang tidak mampu sesuai target penerima. Maka Pemdes memasukan data KPM berasal dari keluarga mampu.

“Upayakan semua sesuai dengan kondisi dilapangan. Dalam menentukan calon penerima BLT DD. Jangan sampai terkesan hanya untuk mengabiskan anggaran saja. Jika memang sedikit warga miskin silahkan sampaikan apa adanya,”tegasnya.

Selain itu, berkaitan dengan program ketahanan pangan, yang dikucurkan melalui Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat ke desa-desa.

Memiliki tujuan untuk terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan produksi dan cadangan pangan.

Sehingga sangat jelas program tersebut bukan hibah.

Yang memiliki sifat bergulir dan bukan program untuk perseorangan maupun kelompok, baik itu program ketahanan pangan nabati maupun hewani.

“Pemdes harusnya jalankan program ketahanan tepat sasaran, sebab program ketahanan pangan ini bukan program hibah. Dicontohkannya desa membeli sapi, Jika berkembang, anak dari hewan ternak itu harus digulirkan kepada warga atau kelompok yang belum dapat. Bukan malah dikuasai oleh oknum tertentu saja,”terangnya.

Ia juga menyampaikan untuk mensukseskan program ketahanan pangan DD.

Pemdes juga harus melibatkan petugas dari dinas terkait.

pemdes diminta untuk laksanakan program blt dd dan program ketahanan pangan sesuai regulasi                            mukomuko, koranrb.id — dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten mukomuko, meminta pemerintah desa (pemdes) terus mengevaluasi warga miskin penerima bantuan langsung tunai dana desa (blt dd).
sebab hingga saat ini diduga masih banyak terdapat penyaluran blt dd yang tidak tepat sasaran. 
hal ini disampaikan kepala dpmd mukomuko ujang selamet s.pd. ia mengatakan melakukan pembaharuan data ini untuk memastikan tidak ada lagi keluarga penerima manfaat (kpm) yang tergolong ekonomi mampu masih mendapatkan blt dd.
 dimana penawasan data kpm ini bagian dari petunjuk dari pemerintah pusat, agar kpm tepat sasaran.
baca juga:dana desa di bengkulu tembus rp 1.07 triliun, ini rincian pembagiannya per kabupaten/kota
"kita tidak ingin mendapatkan laporan dari masyarakat. terdapat keluarga mampu menjadi penerima blt dd. sedangkan keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak menerima blt dd. oleh karena itu, desa harus terus memantau dan merubah data kpm jika warga yang selama ini menerima bantuan, tidak terkatagori miskin lagi"ujarnya.
ujang menambahkan, jika pemdes menemukan kpm yang akan digantikan dengan calon penerima blt dd.
pemdes harus membawa data tersebut ke warga dalam rapat musyawarah desa (musdes).
agar tidak menuai protes dan segala keputusan dapat dispakati bersama, sebab berkaitan dengan kondisi ekonomi warga desa saat ini tidak dapat diprediksi maka dari itu harus selalu dilakukan pemantauan untuk data terbarukan. 
baca juga:diduga bawa kabur duit arisan lebih rp 1,2 miliar, gadis cantik di rejang lebong ini viral
"kalau rasanya orang tersebut layak menerima bantuan, maka desa harus memperjuangkan untuk memasukkan warga tersebut sebagai penerima bantuan, tetapi kalau orang tersebut sudah tidak layak lagi sebagai kpm jangan dipertahankan,"katanya.
ia menegaskan, jangan ada lagi alasan pemdes di mukomuko memberikan bantua blt dd karena ada faktor keluarga, tetangga, orang dekat, atau alasan lain yang tidak sesuai aturan.
sebab jika kedapatan tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku. karena sudah jelas didalam penggunaan angaran dd.
setiap orang yang menerima blt dd berasal dari keluarga yang tidak mampu, bukan karena alasan lainnya.
baca juga:cara mengenali oli palsu, jangan sampai kamu terkecoh
"hilangkan hubungan keluarga dan semacamnya dalam menentukan penerima blt dd, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan kriteria penerima. maka dari itu pemdes kami minta berhati-hati dalam menentukan kpm. ketimbang harus mengembalikan anggaran yang disalurkan,"tegasnya. 
lanjutnya, penetapan penerima blt dd yang tidak sesuai aturan ini dapat menciptakan polemik sosial di tengah masyarakat, yang harus di hindari.
selain itu juga jangan sampai penyaluran blt dd ini hanya berorientasi pada serapan anggaran, terlaksana dan tidak terlaksana.
sehingga karena memang tidak ada keluarga yang tidak mampu sesuai target penerima. maka pemdes memasukan data kpm berasal dari keluarga mampu. 
“upayakan semua sesuai dengan kondisi dilapangan. dalam menentukan calon penerima blt dd. jangan sampai terkesan hanya untuk mengabiskan anggaran saja. jika memang sedikit warga miskin silahkan sampaikan apa adanya,”tegasnya.
baca juga:7 desa di kaur belum cairkan dana desa, ternyata ini kendalanya!
selain itu, berkaitan dengan program ketahanan pangan, yang dikucurkan melalui dana desa (dd) oleh pemerintah pusat ke desa-desa.
memiliki tujuan untuk terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan produksi dan cadangan pangan.
sehingga sangat jelas program tersebut bukan hibah.
yang memiliki sifat bergulir dan bukan program untuk perseorangan maupun kelompok, baik itu program ketahanan pangan nabati maupun hewani. 
baca juga:rp 100 miliar dana desa dan add bengkulu selatan disalurkan ke 142 desa
“pemdes harusnya jalankan program ketahanan tepat sasaran, sebab program ketahanan pangan ini bukan program hibah. dicontohkannya desa membeli sapi, jika berkembang, anak dari hewan ternak itu harus digulirkan kepada warga atau kelompok yang belum dapat. bukan malah dikuasai oleh oknum tertentu saja,”terangnya.
ia juga menyampaikan untuk mensukseskan program ketahanan pangan dd.
pemdes juga harus melibatkan petugas dari dinas terkait.
seperti petugas bidang pertanian dan kesehatan hewan. karena petugas inilah yang lebih mengetahui dan paham.
mana program ketahanan pangan yang benar-benar bisa memiliki manfaat dalam jangka panjang bukan menjadi barang habis pakai.
baca juga:catat! ini jadwal perekrutan baru calon anggota panwascam bengkulu selatan 
“kalau melibatkan petugas tentu pemdes akan tahu, hewan tersebut sehat dan layak untuk dikembangkan atau tidak, begitu juga dengan tanaman pertanian. melibatkan petugas penyuluh lapangan (ppl),”jelasnya.
lanjutnya, jangan sampai pemdes menjalankan program ketahanan pangan hanya untuk menghabiskan penggunaan anggaran saja. sehingga pelaksaan program ketahanan pangan tidak bermanfaat bagi masyarakat desa. (pir)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan