Data Desa Tidak Modali BUMDes di Lebong

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 03 May 2024 - 22:50

WAJIB : Bupati Lebong, Kopli Ansori meminta penyertaan modal BUMDes didata. Muharista Delda/RB--

data desa tidak modali bumdes di lebong                            koranrb.id - bupati lebong, kopli ansori meminta dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) mendata desa
tidak mengalokasikan penyertaan modal kepada badan usaha milik desa (bumdes). 
keberadaan bumdes sangat penting bagi kemajuan desa sehingga harus dikelola dengan baik.
‘’saya tidak ingin pendirian bumdes hanya sebatas formalitas,’’ kata kopli.
baca juga:fasilitasi keluhan pedagang, tahun ini 2 pasar di rejang lebong direhab
baca juga:maksimalkan hasil mt-2 sebelum prioritaskan program cetak sawah baru 
termasuk kepada bumdes yang telah digelontorkan penyertaan modal,
dimintanya agar inspektorat daerah segera melakukan pengauditan. 
‘’tahun ini sudah kami anggarkan dana untuk audit bumdes,'' terang kopli.
tujuan audit semata untuk memastikan modal bumdes digunakan sesuai kesepakatan musyawarah desa. 
baca juga:lanal dan astra motor bengkulu menggelar aksi donor darah
baca juga:harga kopi di kepahiang sudah tembus rp65 ribu, sampai kapan akan bertahan?
termasuk dilaporkan secara transparan karena masyarakat berhak mengetahui dikemanakan modal usaha bumdes mengingat sumbernya yang berasal dari apbdes. 
‘’jangan sampai ada keuangan bumdes yang penggunaannya ditutup-tutupi,'' ungkap kopli.
sementara kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten lebong, saprul, se memastikan 93 desa yang ada di kabupaten lebong sudah mendirikan bumdes. 
‘’kalau tahun 2023 belum semua desa yang modali bumdes dan kami rasa tahun 2024 ini tidak jauh berbeda,'' tukas saprul. 
baca juga:pameran khusus kendaraan listrik kembali digelar, jadikan pevs pameran terbesar ev di asia tenggara
baca juga:unit pendidikan vokasi kemenperin aktif jalin kemitraan strategis
terpisah, kepala inspektorat daerah kabupaten lebong, m taufik andary, m.pd memastikan akan mengaudit bumdes di pengujung tutup tahun anggaran. 
bahkan masing-masing inspektur pembantu (irban) sudah mengantongi data bumdes yang memiliki resiko tinggi berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. 
namun data itu masih perlu dicek ulang ke dinas pmd karena bisa jadi untuk pengelolaan bumdes tahun 2024 ini, semua desa sudah menjalankannya dengan maksimal.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan