PPPK Wajib Tahu, Ini Sebab PPPK Bisa Dipecat dan Berikut Cara Menggugatnya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 04 May 2024 - 17:52

PPPK Wajib Tahu, Ini Sebab PPPK Bisa Dipecat dan Berikut Cara Menggugatnya. (Tri Shandy Ramadani/koranrb.id)--

pppk wajib tahu, ini sebab pppk bisa dipecat dan berikut cara menggugatnya                            koranrb.id -  meskipun diangkat dengan surat keputusan kontrak lima tahun, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk bisa saja dipecat kapan saja.
ini lantaran keberadaan dan kinerja pppk akan terus dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
berbeda dengan pns yang harus menempuh proses panjang terkait pemberhentian, pppk dinilai cenderung lebih mudah diberhentikan jika dinilai melanggar kontrak kerja.
bahkan jika pppk diberhentikan pppk tidak akan menerima uang pensiun seperti yang didapatkan pns.
baca juga:siapkan rp73 miliar untuk pppk di kota bengkulu, ini tunjangan yang didapat
layaknya pns, ada dua kategori pemberhentian pada pppk masing-masing pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.
berikut penjelasannya :
1. pemberhentian dengan hormatpemberhentian dengan hormat bisa dilakukan jika masa kontraknya berakhir dengan jangka waktu kontrak minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
berikutnya karena meninggal dunia dan terakhir karena permintaan sendiri.
biasanya mundur dengan permintaan sendiri karena pppk ingin maju dalam perebutan jabatan yang bersifat elektroat seperti pilkada, ataupun pilleg.
sebab terakhir adalah karena perampingan organisasi yang dilakukan pemerintah sehingga tidak dilakukan perpanjangan kontrak kerja pppk.
baca juga:pppk seluma sabar ya! sekda sedang upayakan mei ini sudah terima sk
2. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri
pemberhentian dengan tidak hormat bisa dilakukan pada pppk jikaa. dipenjara berdasarkan keputusan hukum yang tetap dan mengikat b. melakukan pelanggaran disiplin beratc. tidak memenuhi target kontrak kerja pemerintah 3. pemberhentian tidak dengan hormat a. melakukan penyelewengan atas undang-undang dasar dan pancasila b. dihukum penjara terkait dengan kejahatan jabatan atau tindak pidana korupsi c. menjadi anggota atau pengurus parpold. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun.
itu adalah jenis pelanggaran yang berimbas pada pemberhentian anda sebagai pppk sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
baca juga:525 peserta tes pppk bengkulu utara ikuti tes cat, catat jadwal dan lokasinya 
namun jika anda diberhentikan namun anda merasa sanksi yang diberikan tersebut tidak layak atau terlalu berat bagi pelanggaran anda.
anda juga bisa mengambil langkah hukum menggugat.
hal ini tentunya dengan tujuan agar keputusan pemberhentian anda sebagai pppk bisa dibatalkan dan anda bisa kembali bekerja.
jika ada menerima sk pemberhentian, anda bisa mengambil langkah berikut.
1. pelaporan ke kasn kasn adalah komisi aparatur sipil negara, sebagaimana diketahui jika pppk juga merupakan bagian dari aparatur sipil negara.
sehingga, bagi pppk yang merasa dirugikan atas keputusan pemerintah termasuk karena dipecat bisa mengadu ke kasn.
baca juga:kapan sih pengumuman seleksi cpns dan pppk periode ii dan iii? ini jadwalnya
tentunya dalam pengaduan tersebut anda juga bisa meminta kasn membatalkan sk pemberhentian tersebut jika memang dinilai tidak sesuai dengan aturan atau kriteria sanksi berat yang bisa menyebabkan pemberhentian.
berkaca dari beberapa kasus yang dilaporkan ke kasn terkait dengan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah.
kasn bisa membatalkan sk tersebut dan meminta kepala daerah mengembalikan hal asn sebagaimana semula.
2. jalur ptun ptun adalah pengadilan tata usaha negara (ptun).
ptun adalah langkah yang bisa anda tempuh akan jika diberhentikan dari pppk lantaran ptun adalah pengadilan yang memproses terkait dugaan pelanggaran sistem ketatanegaraan terutama yang terkait dengan surat menyurat.
baca juga: oknum calo janji luluskan pppk pasang tarif rp 50 juta, dikbud minta dibongkar
anda bisa menggugat sk keputusan pemberhentian tersebut dengan gugatan dan menyampaikan alasan anda dan meminta surat tersebut akan dibatalkan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 28 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan