Jika Disalahgunakan, Penyaluran Dana Desa Disetop

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 04 May 2024 - 22:27

Jika Disalahgunakan, Penyaluran Dana Desa Disetop--Universitas Airlangga

”Di kami (DJPK Kemenkeu), setiap ada penyalahgunaan dana desa, itu kami hentikan (penyalurannya).

Jadi, kalau ada Kades atau perangkat desanya kena kasus, kami hentikan sampai ditunjuk Plt-nya.

Ini yang bisa kami lakukan. Sebab, kami hanya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran,’’ papar Jaka.

Sejak 2015 hingga 2024, pemerintah menggelontorkan dana desa Rp 609,68 triliun.

Tahun ini pemerintah bakal memberikan dana desa Rp 71 triliun untuk 75.259 desa.

Setiap desa akan mendapatkan sekitar Rp 943,34 juta.

jika disalahgunakan, penyaluran dana desa disetop                             koranrb.id – kementerian keuangan tidak akan segan-segan menyetop penyaluran dana desa bagi desa yang bermasalah.
yakni menyalahgunakan dana desa tersebut, sehingga digunakan tidak sesuai dengan peruntukkan yang telah diatur oleh pemerintah.
direktur dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan (kemenkeu) jaka sucipta mengungkapkan bahwa ada beberapa ekses negatif pada dana desa.
”salah satu ekses negatifnya adalah korupsi. itu kalau dulu terpusat, dengan era desentralisasi, (korupsi) sampai ke kabupaten/kota, sekarang sampai ke desa.
baca juga:tambang pasir lubuk penyamun kepahiang ditutup, warga inginkan secara permanen
ini ekses negatif yang menjadi keprihatinan kita semua,” ujarnya pada diskusi media di jogjakarta.
merujuk data indonesia corruption watch (icw), sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. 
pada 2016, ada 17 kasus korupsi di desa dengan 22 tersangka.
enam tahun kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 155 kasus dengan 252 tersangka.
baca juga:waspada longsor di jalur lintas curup - lubuklinggau
jaka menegaskan, itulah gambaran betapa buruknya ekses negatif dana desa.
”ada yang dana desanya dipakai untuk karaoke, dipakai macam-macam lah,” ungkapnya.
jaka juga mencontohkan beberapa perilaku yang sudah bergeser sebagai akibat ekses negatif dana desa.
dulu warga desa bisa secara sukarela gotong royong membangun desa. 
baca juga: dtphp provinsi bengkulu gencar optimalkan perluasan areal tanam padi bengkulu
namun, ketika ada suntikan dana desa, kini hanya sebagian warga yang berminat melakukan gotong royong.
”dengan adanya dana desa, kemudian jadi transaksional.
memang kami sedang mengkaji dampak dana desa terhadap yang sifatnya tangible asset gitu.
nilai-nilai seperti gotong royong dan sebagainya itu,” jelas dia.
baca juga:naik drastis, bantuan replanting tahun depan rp60 juta per hektar
kemenkeu telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi ekses negatif tersebut.
begitu didapati adanya temuan penyalahgunaan dana desa, penyalurannya langsung distop. 
saat kepala desa (kades) terjerat kasus, penyaluran dana desa langsung dihentikan sampai pelaksana tugas (plt) atau pejabat penggantinya ditunjuk.
”kemudian, ketika terkena kasus korupsi, sebuah desa tidak boleh ikut dalam kompetisi untuk mendapatkan insentif desa.
baca juga:perda pemberlakuan adat pertama disosialisasikan di kota bengkulu
jadi, salah satu kriteria insentif desa itu tidak ada kasus korupsi di desanya, jadi di-blacklist lah,” tegasnya.
meski begitu, kemenkeu tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan atas perilaku menyimpang tersebut.
 kewenangan yang dimiliki kemenkeu terbatas pada penghentian pemberian dana desa hingga pencabutan insentif. 
tindak pidana sepenuhnya menjadi kuasa aparat penegak hukum.
baca juga:pemkot bengkulu hibahkan rp28 miliar sukseskan pilkada 2024, ini rincian pembagiannya
”di kami (djpk kemenkeu), setiap ada penyalahgunaan dana desa, itu kami hentikan (penyalurannya).
jadi, kalau ada kades atau perangkat desanya kena kasus, kami hentikan sampai ditunjuk plt-nya.
ini yang bisa kami lakukan. sebab, kami hanya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran,’’ papar jaka.
sejak 2015 hingga 2024, pemerintah menggelontorkan dana desa rp 609,68 triliun.
baca juga:koni klaim persiapan menuju pon xxi aceh-sumut sudah matang
tahun ini pemerintah bakal memberikan dana desa rp 71 triliun untuk 75.259 desa.
setiap desa akan mendapatkan sekitar rp 943,34 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan