WTP 7 Kali Berturut-Turut, Tidak Otomatis Dapat DID

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 04 May 2024 - 23:04

BERSAMA: Bupati Mukomuko beserta jajaran didampingi Ketua DPRD Mukomuko saat menerima opini WTP dari BPK. Foto: Pemkab Mukomuko/RB--

wtp 7 kali berturut-turut, tidak otomatis dapat did                             mukomuko, koranrb.id – kabupaten mukomuko untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian (wtp) laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksaan keuangan (bpk) tahun anggaran 2023.
namun bukan berarti secara otomatis pemkab mukomuko langsung mendapatkan dana insentif daerah (did).
hingga sabtu 4 mei 2024 pemkab mukomuko masih menunggu informasi kepastian mendapatkan did tahun anggaran 2024 ini. 
baca juga:7 tahun vakum, samsung c series akhirnya kembali, samsung galaxy c55 5g rilis dengan sd 7 gen 1
sebelumnya, dalam pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) bersama dprd mukomuko sempat mengalami ketelambatan, ini bisa memengaruhi untuk mendapatkan did.
“kita memang wtp yang berarti berpeluang besar mendapatkan dana insentif daerah. memang belum bisa kita pastikan, mengingat pengesahaan apbd 2024 sempat terlambat,’’ ujar kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti.
untuk mendapatkan did ini, tak hanya bergantung pada opini wtp dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih ada beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi.
diantaranya, kinerja layanan publik, penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja daerah, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta penurunan inflasi daerah.
kententuan ini sesuai pasal 3 ayat (2) peraturan menteri keuangan (pmk).
"did ini tidak hanya opini wtp saja, pemerintah daerah juga harus menyelesaikan rekomendasi yang menjadi catatan bpk sebelumnya,’’ sampai eva.
kabupaten mukomuko terakhir mendapatkan did sejumlah rp25,7 miliar pada tahun 2021 berdasarkan hasil lhp bpk atas pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2020. 
diketahui, did ini merupakan instrument fiskal berupa penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanaan publik.
dana insentif daerah ini digunakan pemerintah daerah untuk digitalisasi pelayanaan bidang pendidikan dan kesehatan.
baca juga:antam percepat penyelesaian proyek strategis
selain itu juga did ini juga dapat digunakan untuk pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (umkm), industri kecil serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"kemungkinan besar kita bisa mendapatkan did. selain opini wtp, beberapa petunjuk bpk sebelumnya juga sudah rampung kita jalankan. namun tetap saja kita masih menunggu petunjuk,’’ demikian eva.
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran tahun 2023 oleh badan pemeriksaan keuangan (bpk), pemkab) mukomuko kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp). 
dimana capaian tersebut bentuk gambaran dari hasil kinerja pemkab mukomuko dalam membangun daerah. 
opini wtp itu juga berhasil diraih setiap tahunnya berkat kerja sama yang solid dari seluruh opd di lingkup pemkab mukomuko yang mengutamakan transparansi dan akuntable dalam penggunaan anggaran.
“kita sudah 7 kali berturut-turut mendapatkan predikat wtp. tentunya apa yang dicapai saat ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. jangan sampai kita terlena karena prestasi ini sehingga tidak memaksimalkan pekerjaan kembali,” kata bupati mukomuko h sapuan se, mm, ak, ca, cpa.
bupati menambahkan, selain kabupaten mukomuko mendapat wtp 7 kali berturut-turut, kabupaten mukomuko juga dinilai cukup baik dalam menindaklanjuti hasil keputusan bpk. 
maka dari itu kedepan opd harus benar-benar teliti lagi dalam penggunaan anggaran dan wajib sesuai dengan regulasi agar di tahun 2024 ini, untuk penilaian di 2025 nanti, mukomuko kembali menerima predikat wtp.
baca juga:2 bandar tertangkap, 10 paket sabu diamankan polres bengkulu utara, ini kronologisnya
“mari bersama kita bekerja keras membangun daerah sesuai dengan regulasi yang ada serta bersih dari apapun itu bentuknya penyalahgunaan anggaran,” ajak sapuan.
sementara itu sekertaris daerah (sekda) kabupaten mukomuko, dr. abdiyanto, sh, m.si, cla menyampaikan, tentunya dengan predikat wtp yang berhasil diraih selama 7 kali berturut-turut dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara (asn) untuk tetap menerapkan kerja yang akuntable. 
tentunya, lanjut sekda, semua ini diharapkan tidak terkikis oleh waktu. harus dipertahankan, serta dimaksimalkan lagi.
karena jelas tahapan ini membutuhkan proses, waktu dan tenaga banyak pihak. 
“kami akan kembali menargetkan nantinya lhp lkpd tahun anggaran 2024 ini bisa kembali meraih predikat wtp juga. maka dari itu tingkatkan semangat kerja, tetap kompak, fokus pada tujuan menjalankan visi misi pemerintah daerah, dan junjung tinggi akuntable,” tegasnya.
seperti apa yang sering disampaikan oleh pimpinan, asn wajib bekerja maksimal. penilaian dilakukan berdasarkan capai atas target yang diberikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan