Undang-undang Desa Terbaru, Kades Semakin Sejahtera

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 07 May 2024 - 22:44

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nopiza Alwi, SE, MM. saat menyampaikan aturan baru dana purna tugas kades.--WEST JER TOURINDO/RB

undang-undang desa terbaru, kades semakin sejahtera                            bengkulu, koranrb.id – kepala desa (kades) akan lebih sejahtera seiring dengan telah disahkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa.
dimana kades per 2024 mendapatkan tunjangan kerja, tunjangan kesehatan hinga uang purna tugas.
hal ini disampaikan oleh kepala bidang bina pemerintahan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi bengkulu, nopiza alwi, se, mm.
undang-undang nomor 3 tahun 2024  tentang desa ini menggantikan dan merubah undang-undang nomor 6 tahun 2006 tentang desa.
baca juga:pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali dibuka, dimulai mei hingga juni 2024
tertuang pada pasal 26 tepatnya ayat tiga poin d bahwa sekarang kepala desa hingga badan permusyawaratan desa (bpd) akan mendapat dana purna bakti satu kali dan diberikan setelah  masa bakti habis.
kemudian untuk angka akan disesuaikan pada dana desa masing-masing, tidak ada ketetapan baku untuk berapa besaran.
“jika dilihat dalam aturan tersebut memang para kades mendapat uang purna tugas 1 kali,” jelasnya.
selain gaji purna bakti, pada  pasal 26 undang-undang nomor 3 tahun 2024 ini menambahkan kepala desa mendapatkan tujang-tujang pendukung jabatan.
baca juga:aksi damai bela palestina, umb keluarkan 10 pernyataan sikap
tunjangan tersebut meliputi tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan (fungsional), tunjangan ketenagakerjaan.
“selain purna tugas tunjangan juga ada di luar gaji wajib ya,” terang nopiza.
sebelumnya pada pasal yang sama pada undang-undang nomor 6 tahun 2006 tidak ada memuat dana purna tugas dan tunjangan. pada pasal tersebut cuma mengatur mengenai gaji bulanan.
gaji kades perbulan ada di angka rp2,4 juta atau sama dengan aparatur sipil negara (asn) golongan ii.
baca juga:3 besar jptp, gubernur jajak pendapat 
 “gaji kades ada sesuai aturan lama dan baru tapi aturan baru ada penambahan,” jelas nopiza. 
gaji yang didapat diberikan atas kinerja yang dilakukan, dimulai pada tahun 2024. ini adalah bentuk terima kasih atas tugas kades, sehingga diberikan juga tujangan.
harapannya bisa lebih mengoptimalkan kinerja para kades.
“bentuk pemberian semnagat supaya terus kerja,’ tuturnya.
baca juga:mantan kabid tenaga kerja dituntut 8 tahun penjara, perkara dugaan korupsi kompensasi tka 
manejemen pemerintahan desa dipegang kendali oleh kades.
sehingga kades perlu diperhatikan kesejahteraanya.
di tempat terpisah akademisi bidang hukum universitas islam negeri (uin) fatmawati sukarno, ade kosasih, sh, mh menjelaskan dana purna tugas yang diberikan kepada kades sudah tepat. namun menurut ade cukup satu kali saja diberikan.
jika lebih satu kali ketakutannya dana desa yang tidak bisa menampung hal itu.
“cukup sekali saja kalau sering bangkrut juga,” jelas ade.
baca juga:oknum polisi terdakwa penipuan jalani sidang perdana, ini dakwaan jpu
jika ada 1 kades yang habis masa ditambah dengan bpd 5 orang, artinya akan menghasilkan dana yang cukup besar.
“jika dihitung desa harus menggaji para kades yang habis masa purna maka dana desa akan habis,” ungkapnya.
  jika kades ingin diberikan gaji pensiun hingga meninggal maka itu yang salah.
sebab mereka tidak tergolong sebagai asn. 
“jika memaksa untuk menggaji maka akan ada ketimpangan.
sebab fokus dana desa akan bertambah dan itu tidak baik,” tutup ade.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan