Baru 9 OPD di Pemkab Rejang Lebong Terapkan Aplikasi Srikandi

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 08 May 2024 - 00:54

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST-foto: dok/koranrb.id-

baru 9 opd di pemkab rejang lebong terapkan aplikasi srikandi                            koranrb.id - dari hampir 30 organisasi perangkat daerah (opd) di kabupaten rejang lebong, saat ini hanya 9 opd yang telah menerapkan pengelolaan arsip sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) sudah diterapkan sejak awal 2023.
adapun aplikasi yang telah diterapkan 9 opd ini adalah aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (srikandi).
dijelaskan sekretaris daerah (sekda) kabupaten rejang lebong, yusran fauzi, st, aplikasi srikandi seharusnya sudah diterapkan oleh sebagian besar opd di kabupaten rejang lebong sehingga spbe bisa terwujud.
dia juga menjelaskan penggunaan aplikasi srikandi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya.
"salah satunya ialah penggunaan tanda tangan elektronik atau tte yang bertujuan untuk memudahkan administrasi perkantoran, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dalam arti tidak perlu menunggu pejabat bersangkutan yang melakukan tandatangan secara manual," ungkap sekda.
baca juga:jelang penutupan penjaringan parpol, cagub dan cawagub bengkulu mengerucut
sejauh ini, sambungnya, masih banyak opd yang belum memanfaatkan aplikasi srikandi karena banyak kepala opd yang belum mengerti penggunaan aplikasi itu sehingga harus dibantu oleh operator.
selain itu sejumlah opd di kabupaten rejang lebong, terutama 15 kecamatan, sebagian wilayahnya masih terkendala jaringan internet, baik lemah atau bahkan tidak ada sama sekali.
"kita berharap, pada kedepannya seluruh opd di kabupaten rejang lebong menggunakan aplikasi srikandi sehingga pelayanan publik dan perkantoran bisa dilakukan secara cepat dan dari mana saja," jelas sekda.
sekda berharap bahwa pengembangan aplikasi opd ini nantinya bisa membuahkan hasil, sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan efektif dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
ia juga mengatakan, pada bulan november 2023 lalu, pemkab rejang lebong juga telah meluncurkan dua aplikasi yang dikembangkan oleh putra-putri daerah setempat.
baca juga: bengkulu punya potensi minyak bumi, gubernur rohidin teken mou dengan uir
aplikasi tersebut ditujukan untuk pengelolaan keuangan dan evaluasi pemerintah daerah.
“dua aplikasi yang telah diluncurkan tersebut adalah aplikasi sistem konsultasi administrasi teknis (sikat) untuk pengelolaan keuangan dan aplikasi sistem informasi, akuntabilitas, pelaporan, dan evaluasi pemerintah daerah (si-alep),” terang sekda.
di sisi lain, saat ini dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) kabupaten rejang lebong sedang aktif mengembangkan 6 aplikasi untuk organisasi perangkat daerah (opd) di daerah tersebut.
aplikasi yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi perangkat daerah (opd) dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe).
baca juga:bupati lebong kopli ansori lebih berpeluang dapat rekom pan maju pilwakot bengkulu
menurut kepala dinas komunikasi dan informatika (kominfo) kabupaten rejang lebong, rephi meido satria, s.km bahwa proyek pengembangan enam aplikasi yang sedang kita jalankan diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar rp1 miliar.
saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap persiapan.
adapun 6 aplikasi yang akan dikembangkan tersebut yakni aplikasi pendukung layanan di dinas kominfo, aplikasi sapa apip inspektorat, dan aplikasi monev infrastruktur di dinas pupr.
kemudian aplikasi pajak dan retribusi online di dinas capil, serta aplikasi panduan pariwisata di dinas pariwisata.
“dengan aplikasi ini nantinya diharapkan dapat membantu keenam opd tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” ungkap rephi.
selain itu, saat ini baru 10 opd yang telah menerapkan tanda tangan elektronik (tte).
adapun kesepuluh opd tersebut yakni dinas komunikasi dan informatikan (diskominfo), dinas perpustakaan dan arsip daerah, sekretariat daerah (setda) dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm).
badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd), dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu (dpmptsp), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), serta inspektorat daerah (ipda).
rephi mengatakan pemberlakuan tanda tangan elektronik ini sesuai dengan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe).
ia mengatakan bahwa sistem tte ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2020 lalu, namun lantaran terkendala kesiapan maka baru bisa dimulai di tahun 2023 ini. 
"program tte ini memang instruksi dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) untuk bisa didahulukan penerapannya di masing-masing daerah. saat ini di kabupaten rejang lebong sudah ada 10 opd yang menerapkan tte untuk pengelolaan administrasi perkantoran," ungkap rephi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 9 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan