Caleg Terpilih Maju Pilkada Tak Perlu Mundur Tuai Kritik

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 13 May 2024 - 23:28

Caleg terpilih maju pilkada tak perlu mundur tuai kritik--

Terlebih jika caleg tersebut menang. Sebab, pihak yang kalah pilkada sangat mungkin akan memerkarakan persoalan tersebut.

’’Kalau kemudian MK merasa bahwa calon kepala daerah tidak mematuhi putusannya, bukan tidak mungkin (pihak yang kalah, Red) akan dinyatakan menang oleh MK,’’ paparnya.

Senada, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut bahwa pendapat Hasyim Asy’ari keliru.

Sebab, ketentuan bahwa caleg terpilih harus mundur saat maju pilkada merupakan perintah dari Putusan MK 12/PUU-XXI/2024.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menutup tahapan penyerahan dukungan untuk pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan pada Minggu 12 Mei pukul 23.59.

KPU memperkirakan bakal terjadi penurunan jumlah paslon nonpartai itu.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya masih melakukan penghitungan secara nasional.

Sebab, proses di daerah sempat terhambat akibat banyak paslon yang mendaftar tidak melalui SILON, melainkan dokumen fisik.

’’Itulah kenapa KPU belum bisa memberikan data secara keseluruhan,’’ ujarnya di temui di sela-sela sidang PHPU pileg di MK, Jakarta, kemarin.

Namun, dia menduga, secara persentase jumlahnya berpotensi mengalami penurunan.

Banyak calon yang sempat berkonsultasi untuk menyerahkan berkas, namun batal hingga penutupan pendaftaran.

caleg terpilih maju pilkada tak perlu mundur tuai kritik                            koranrb.id – kritik terhadap kpu terkait caleg terpilih tak perlu mundur saat maju pilkada terus mengalir.
pendapat ketua kpu ri itu berpotensi bakal menimbulkan masalah jika diterapkan.
baik masalah konstitusional maupun profesionalitas penyelenggaraan pilkada. 
pakar hukum tata negara universitas andalas feri amsari mengatakan, sikap hasyim asy’ari itu mengabaikan beberapa hal penting.
baca juga:kirim 32 peserta, kota bengkulu target juara mtq provinsi
baca juga:popda 2024 resmi dibuka, ratusan atlet siap bertanding 
salah satunya tidak melihat tahapan kampanye pilkada yang berlangsung pada september–november.
di mana, di tahapan itu, caleg terpilih sudah menjadi anggota dpr periode 2024–2029. sesuai jadwal, caleg terpilih akan dilantik pada 1 oktober.
’’dan, sejak saat itu, caleg terpilih harus menjalankan tugas-tugas representatifnya sebagai wakil rakyat,’’ kata feri.
selain itu, putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 12/puu-xxii/2024 jelas.
baca juga:pemutihan pajak kendaraan diundur, gubernur: pastinya tahun 2024
baca juga: atasi 20 desa blank spot di bengkulu, tiru metode pemprov sumsel
di mana, dalam putusan itu meminta caleg terpilih pada 2024 yang maju pilkada harus membuat surat bersedia mengundurkan diri ketika tahapan pilkada berlangsung. 
feri menambahkan, caleg terpilih yang tidak mundur saat maju pilkada dikhawatirkan akan bermasalah di kemudian hari.
terlebih jika caleg tersebut menang. sebab, pihak yang kalah pilkada sangat mungkin akan memerkarakan persoalan tersebut. 
’’kalau kemudian mk merasa bahwa calon kepala daerah tidak mematuhi putusannya, bukan tidak mungkin (pihak yang kalah, red) akan dinyatakan menang oleh mk,’’ paparnya. 
baca juga:kaki korban laka lantas di kaur nyaris putus, polisi bakal lakukan penyelidikan 
baca juga: hari ini, 393 cjh bengkulu diberangkatkan ke tanah suci
senada, pakar hukum tata negara bivitri susanti menyebut bahwa pendapat hasyim asy’ari keliru.
sebab, ketentuan bahwa caleg terpilih harus mundur saat maju pilkada merupakan perintah dari putusan mk 12/puu-xxi/2024.
di sisi lain, komisi pemilihan umum (kpu) ri telah menutup tahapan penyerahan dukungan untuk pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan pada minggu 12 mei pukul 23.59.
kpu memperkirakan bakal terjadi penurunan jumlah paslon nonpartai itu.
baca juga:sudah 5 hari pencarian, 2 korban tenggelam di sungai lunang belum ditemukan, 1 korban asn mukomuko
baca juga:kpu kota bengkulu verifikasi berkas ariyono – harialyyanto
komisioner kpu ri idham holik mengatakan, pihaknya masih melakukan penghitungan secara nasional.
sebab, proses di daerah sempat terhambat akibat banyak paslon yang mendaftar tidak melalui silon, melainkan dokumen fisik.
’’itulah kenapa kpu belum bisa memberikan data secara keseluruhan,’’ ujarnya di temui di sela-sela sidang phpu pileg di mk, jakarta, kemarin.
namun, dia menduga, secara persentase jumlahnya berpotensi mengalami penurunan.
banyak calon yang sempat berkonsultasi untuk menyerahkan berkas, namun batal hingga penutupan pendaftaran.
terpisah, pengajar hukum kepemiluan universitas indonesia titi anggraini melihat, masyarakat pemilih dan aktor politik belum sepenuhnya pulih dari kelelahan pemilu serentak 2024. ’’itu pula yang membuat animo aktor politik daerah sangat minim untuk pencalonan dari jalur perseorangan,’’ ujarnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 14 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan