Nadiem Janji Hentikan Kenaikan UKT yang Ugal-ugalan, DPR Sampaikan Kritik Ini

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 21 May 2024 - 22:24

Nadiem Janji Hentikan Kenaikan UKT yang Ugal-ugalan, DPR Sampaikan Kritik Ini --

nadiem janji hentikan kenaikan ukt yang ugal-ugalan, dpr sampaikan kritik ini                             koranrb.id – menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristek) nadiem makarim dan jajarannya dikeramasi oleh komisi x dpr ri buntut kenaikan uang kuliah tunggal (ukt) yang ugal-ugalan.
usai memberikan penjelasan mengenai proses penetapan ukt, nadiem menjanjikan bakal menghentikan ukt-ukt yang naik tidak wajar. 
dalam rapat kerja yang dimulai selasa pagi itu, di gedung dpr/mpr, jakarta, satu persatu anggota dewan memberikan kritikan keras pada nadiem dan jajarannya soal polemic yang terjadi.
wakil ketua komisi x dpr dede yusuf mengkritik langkah nadiem yang lamban dalam mengatasi polemik ukt mahal ini.
baca juga:8.199 warga bengkulu terpapar tbc, terbanyak di kota bengkulu
baca juga:rencanakan keuangan sejak dini, berikut 5 tips mempersiapkan diri untuk pensiun, nyaman dan sejahtera
”sederhananya tuh begini, kemendikbudristek telat memberikan tanggapan terkait isu ini,” ungkapnya. 
kritikan ini bukan tanpa alasan. menurutnya, kemendikbudristek memang baru bertindak setelah gelombang ukt mahal gencar disuarakan mahasiswa di kampus-kampus. hingga akhirnya viral. 
bahkan, kata dia, mungkin jika pihaknya tidak bertemu dengan badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia (bem si) untuk menampung aspirasi mereka pada pekan lalu, mungkin kemendikbudristek belum tentu mengambil tindakan.
”kalau itu tidak masuk ke komisi x mungkin tidak ada hari ini,” keluhnya. 
baca juga:pj walikota bengkulu roling 2 pejabat eselon ii, salah satunya kepala disperindagkop dan ukm
baca juga:kelangkaan pangan justru menimpa keluarga petani
selanjutnya, dede mendesak agar kemendikbudristek segera mengevaluasi permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (ssbopt) pada perguruan tinggi negeri (ptn) di lingkungan kemendikbudristek.
pasalnya, aturan tersebut dinilai memberikan ruang bagi ptn untuk menaikkan ukt serta iuran pengembangan institusi (ipi) secara serampangan.
kemendikbudtistek juga diminta mencabut biaya ukt golongan atas yang melonjak drastis.
termasuk, memberikan ruang dan jaminan bagi mahasiswa baru untuk dapat mengajukan peninjauan ulang ukt-nya sesuai perekonomian keluarga. 
baca juga:kelangkaan pangan justru menimpa keluarga petani
baca juga:ppdb sma/smk harus lebih transparan!
”jadi hari ini kita mendesak segera, agar dalam satu minggu ke depan sebelum penerimaan mahasiswa baru itu sudah dievaluasi,” tegas politisi partai demokrat tersebut. 
dalam kesempatan yang sama, anggota komisi x dpr ri nuroji menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan salah satu pejabat kemendikbudristek yang menyebutkan pendidikan tinggi bersifat tersier.
ia menegaskan, bahwa pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, merupakan amanat undang-undang dasar yang perlu diperjuangkan untuk sumber daya manusia indonesia yang lebih baik.
”saya rasa pernyataan tersebut sangat kurang mendidik bagi masyarakat, seolah-olah kuliah itu tidak penting. bagaimana bisa ini disampaikan kepada masyarakat sampai dipublikasikan? nah ini saya rasa perlu dikoreksi,” ungkapnya. 
baca juga: gtra berhasil redistribusi tanah seluas 34.408,43 hektare, gubernur: dukung reforma agraria
baca juga: dprd bengkulu utara minta pemda evaluasi dana desa
harusnya, kata dia, negara wajib untuk memberikan akses pada masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan tinggi.
apalagi, bidang pendidikan ini jtelah diberikan mandatory spending sebesar 20 persen dari apbn.
”ini yang harusnya kita perjuangkan supaya sdm kita, masyarakat kita, itu lebih lebih banyak lagi yang bisa dibiayai oleh negara untuk perguruan tingginya,” tegas politisi fraksi partai gerindra itu. 
seperti diketahui, angka partisipasi kasar (apk) perguruan tinggi indonesia saat ini masih rendah.
baca juga:dprd bengkulu utara sorot persoalan lingkungan, hingga kesejahteraan petugas kebersihan
baca juga:pemprov bengkulu gerak cepat atasi jalan longsor lebong, ketua komisi i dempo beri komentar ini 
apk berada di angka 30-35 persen. bahkan, kenaikan signifikannya ini masih ditopang oleh peran perguruan tinggi swasta yakni sebesar 70 persen.
senada, anggota komisi x dpr ri ratih megasari singkarru menilai polemik kenaikan ukt ini sebuah ironi.
apalagi ditambah pernyataan pejabat kemendikbudristek yang menyatakan pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib.
padahal, pemerintah sering menyuarakan ambisinya untuk mewujudkan indonesia emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi.
”jika akses ke pendidikan tinggi dibatasi oleh faktor ekonomi, bagaimana mungkin kita dapat mencapai cita-cita tersebut? pendidikan tinggi adalah kunci untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global," tegasnya.
dalam kesempatan tersebut, nadiem menjanjikan akan segera menghentikan kenaikan biaya ukt yang tidak rasional di ptn. ia akan melakukan pengecekan pada kenaikan-kenaikan yang tidak wajar tersebut.
”lompatan-lompatan yang tidak masuk akal, tidak rasional itu akan kami berhentikan. jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi,” tuturnya. 
lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya terus berkomitmen dalam memastikan kenaikan ukt tetap rasional. terlebih, semua kenaikan harus mendapatkan rekomendasi dari kemendikbudristek.
oleh karenanya, jika ada ptn yang akhirnya melakukan kenaikan ukt terlalu tinggi dan tidak rasional akan segera ditindaklanjuti olehnya.
”saya juga akan meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan kalau ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak boleh terburu-buru,” sambungnya. 
di sisi lain, nadiem menilai, adanya kenaikan ukt ini harus dijadikan momen untuk semua pihak lebih bekerja keras lagi dalam memperjuangkan peningkatan penerimaan kartu indonesia pintar kuliah (kip-k).
sebab menurutnya, keberadaan kip-k ini akan sangat membantu mahasiswa dengan masalah ekonomi untuk bisa menempuh pendidikan tinggi.
sementara itu, dirjen pendidikan tinggi, riset, teknologi (dirjen diktiristek) kemendikbudistek abdul haris mengungkapkan, bahwa sejatinya hanya 3,7 persen dari total populasi mahasiswa baru 2024 yang masuk kelompok ukt 8-12 alias ukt tinggi. angka ini pun disebutnya turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,9 persen
menurutnya, sebagian besar mahasiswa baru 2024 masuk kelompok ukt menengah dengan persentase 67,1 persen. kelompok ini dikenakan ukt kelompok 3-7.
sementara 29,2 persen lainnya  masuk di kelompok ukt rendah.
kelompok ini meliputi mahasiswa dengan ukt 1, ukt 2, dan penerima bantuan kip-k. 
persentasenya naik dari sebelumnya, sebesar 24,4 persen. 
sebagai gambaran, kelompok ukt rendah ini yang ukt-nya berada di angka rp 500 ribu hingga di bawah rp 2 juta.
kemudian kelompok ukt menengah berada di kisaran rp 2 juta hingga di bawah rp 8 juta. terakhir, kelompok ukt tinggi dengan besaran ukt di atas rp 8 juta.
”nah ini, mungkin pimpinan dan anggota komisi x, kami ingin menyampaikan bahwa ukt rendah tetap merupakan dominasi dari para mahasiswa itu,” jelasnya. 
dia mencontohkan untuk di universitas sumatera utara (usu).
di mana, jumlah mahasiswa baru yang masuk ke kelompok ukt rendah tercatat sebanyak 862 orang.
sedangkan, jumlah mahasiswa baru yang masuk ke kelompok ukt tinggi sebanyak 248 orang.
”bahkan yang kemarin cukup ramai di universitas jenderal soedirman. itu kalau kita perhatikan, justru angka di ukt rendah juga banyak, hampir 867 orang. kalo kita bandingkan dengan ukt tingginya hanya sekitar 12 mahasiswa,” papar haris. 
lalu, dia memastikan, bahwa mahasiswa yang dikenakan kelompok ukt yang tidak tepat bisa dilakukan peninjauan kembali oleh pimpinan ptn.
orang tua mahasiswa bisa mengajukan pengajuan peninjauan kembali dengan menyediakan data pendukung untuk klarifikasi dan justifikasi pemberian keringanan ukt.
berdasarkan pasal 17 permendikbudristek nomor 2 tahun 2024, peninjauan kembali tarif ukt bagi mahasiswa bisa dilakukan dengan syarata ada perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tuanya, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa tersebut.
selain itu, juga bisa jika ada ketidaksesuaian data ekonomi mahasiswa dengan fakta di lapangan.
”kami meminta pada para rektor agar bila ada keberatan dari mahasiswa agar beri ruang untuk konsultasi,” ungkapnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 22 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan