Pilwakot, ASN Pemkot Diminta Netral

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Rabu , 22 May 2024 - 00:08

BARIS : Para ASN di seluruh pemerintahan diminta netral dalam Pilkada 2024.--istimewa

Jika ingin maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

“Selain aturan yang tidak memperbolehkan, Kemendagri juga melarang hal tersebut di lakukan.

Dan amanat tersebut sama dengan amanat UU, dan harus memutuskan apa yang dipilih,” ungkap Gita.

Gita menambahkan, bahwa Penjabat (Pj) Wali Kota Bengkulu Ir. Arif Gunadi juga terus mengingatkan terkait netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. ASN harus tetap menerapkan integritas dan profesionalisme.

"ASN wajib menjaga netralitas, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Karena hal tersebut sudah tertuang dalam UU ASN. Intinya, ASN harus profesional dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat tanpa terpengaruh kepentingan politik," terang dia.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis, serta untuk menjaga integritas dan profesionalisme.

Jika dikaji dengan kaca mata Hukum secara keadilan proporsional maka selaknya adil dengan tidak memihak kemana-mana maka adil pada pasal tersebut sudah jelas untuk larangan bagi ASN tidak boleh memihak kemana-mana.

Jika masih terdapat ASN yang tidak netral maka akan dilakukan teguran keras kepada ASN tersebut.

“Jika masih ada juga yang tertangkap kita akan menindak ASN tersebut,” tutup Gita.

pilwakot, asn pemkot diminta netral                            bengkulu, koranrb.id – tahapan pemilihan walikota (pilwakot) bengkulu 2024 sudah berjalan.
aparatur sipil negara (asn) pemerintah kota (pemkot) bengkulu diminta netral dalam pilwakot tersebut.
netralitas asn ini telah tertuang dalam undang-undang  nomor 20 tahun 2023 tentang asn. 
kepala dinas komunikasi dan informatika (kominfo) kota bengkulu gita gama raniputera, se, mm mengungkapkan asn tidak boleh berpihak kepada calon manapun.
baca juga:takut warga enggano terusir, pemprov dorong pengesahan perda masyarakat adat
untuk asn yang masih aktif wajib mengundurkan diri jika memutuskan diri untuk maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
"bagi asn yang ingin ikut menjadi kontestan pada pilkada mendatang harus mengikuti peraturan dan memenuhi persyaratan, salah satunya adalah mengundurkan diri,” ungkap gita.
berdasarkan undang-undang  nomor 20 tahun 2023 menerangkan bahwa asn berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.
asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
baca juga:198 kasus dbd di kota bengkulu, penanganan harus tepat
“sudah ada juga aturan yang mengatur larangan bagi asn ikut campur pada politik,” terang gita.
pada aturan tersebut disebutkan bahwa asn yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai asn sejak ditetapkan sebagai calon.
“jika masih mau maka mereka harus memilih salah satu yang harus diperjuangkan, antara asn nya atau dunia politik,” tegas gita.
kemudian, sesuai dengan arahan dari kementerian dalam negeri (kemendagri) menekankan bahwa para penjabat agar tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (mengikuti pesta demokrasi).
baca juga: 24 panwascam terpilih pilkada 2024 kepahiang diumumkan 23 mei 
jika ingin maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
“selain aturan yang tidak memperbolehkan, kemendagri juga melarang hal tersebut di lakukan.
dan amanat tersebut sama dengan amanat uu, dan harus memutuskan apa yang dipilih,” ungkap gita.
gita menambahkan, bahwa penjabat (pj) wali kota bengkulu ir. arif gunadi juga terus mengingatkan terkait netralitas asn menjelang pilkada 2024. asn harus tetap menerapkan integritas dan profesionalisme.
baca juga:meriani, sapuan dan mian sosok kuat dampingi petahana
"asn wajib menjaga netralitas, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
karena hal tersebut sudah tertuang dalam uu asn. intinya, asn harus profesional dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat tanpa terpengaruh kepentingan politik," terang dia.
hal tersebut dilakukan guna memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis, serta untuk menjaga integritas dan profesionalisme.
jika dikaji dengan kaca mata hukum secara keadilan proporsional maka selaknya adil dengan tidak memihak kemana-mana maka adil pada pasal tersebut sudah jelas untuk larangan bagi asn tidak boleh memihak kemana-mana.
baca juga:baru terima 3 pendaftar, pdi perjuangan segera tutup penjaringan pilwakot
jika masih terdapat asn yang tidak netral maka akan dilakukan teguran keras kepada asn tersebut.
“jika masih ada juga yang tertangkap kita akan menindak asn tersebut,” tutup gita.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 23 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan