Kebijakan Potongan Gaji untuk Tapera Bergejolak, DPR Ambil Langkah Ini

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 28 May 2024 - 22:02

Kebijakan Potongan Gaji untuk Tapera Bergejolak, DPR Ambil Langkah Ini --Tapera.go.id

Yang pertama, kata Suryadi, terkait golongan kelas menengah yang sudah memiliki rumah, misalnya sudah telanjur membelinya atau dari warisan orang tua, tapi masih juga diwajibkan untuk ikut program ini.

Dalam aturan PP No. 25/2020 yang belum direvisi disebutkan bagi peserta non-masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka uang pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya dapat diambil setelah kepesertaan Tapera-nya berakhir, yaitu karena telah pensiun, mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, meninggal dunia atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.

Fraksi PKS, lanjut Suryadi, mengusulkan golongan kelas menengah itu dapat dibantu untuk dapat membeli properti yang produktif seperti misalnya ruko dan sebagainya.

"Sehingga dengan demikian akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah," bebernya.

Menurut penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2023 bahwa kebijakan ekonomi Jokowi saat ini cenderung melupakan kelas menengah.

Padahal, imbuh Suryadi, pemerintah harus fokus pada pengembangan kelas menengah yang kuat dan inovatif, karena mereka adalah motor utama pembangunan jangka panjang. "Fraksi PKS mendorong agar kelas menengah ini juga diperhatikan," ucapnya.

Menurutnya, penghasilan mereka melebihi kriteria MBR, sehingga tidak dapat membeli hunian subsidi.

Namun, di sisi lain, penghasilan mereka juga masih pas-pasan untuk membeli hunian nonsubsidi, sehingga akan semakin terbebani jika harus mencicil rumah sendiri tapi juga masih harus menyisihkan uang untuk Tapera.

Legislator asal Dapil NTB itu juga meminta agar kelas menengah tanggung seperti generasi milenial dan Gen Z saat ini lebih khusus lagi diperhatikan.

"Impian mereka untuk punya rumah sendiri akan menjadi semakin sulit terwujud karena penghasilannya tak pernah cukup untuk mencicil KPR. Dan tidak mungkin harus menunggu lama pensiun atau berusia 58 tahun baru dapat membeli rumah," urainya.

kebijakan potongan gaji untuk tapera bergejolak, dpr ambil langkah ini                             koranrb.id - kebijakan potongan gaji untuk tapera bergejolak.
dpr tidak diam, ambil langkah ini  
dpr ri merespon pro kontra kebijakan potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat (tapera).
dewan bakal memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan terkait penerapan peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas pp nomor 25 tahun 2020 tentang tapera itu.
baca juga:3 tahun mandek, dewan bengkulu utara minta pemda lengkapi persyaratan raperda masyarakat adat enggano
baca juga:pengusaha meriani bidik 5 parpol untuk maju pilgub bengkulu 
wakil ketua dpr ri abdul muhaimin iskandar mengatakan, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kebijakan tapera yang sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. sebab, iuran potongan gaji untuk tapera itu akan diterapkan kepada semua pekerja, baik pns maupun swasta.
muhaimin menegaskan, dewan akan memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan terkait kebijakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "kami akan panggil semua yang terkait," ungkap muhaimin di komplek parlemen, senayan.
pemerintah, kata muhaimin, harus menjelaskan secara detail kebijakan tapera, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. namun, dia belum bisa memastikan kapan jadwal pemanggilan terhadap pemerintah itu dilaksanakan. 
baca juga:warga genting harus setujui rumah lama dibongkar jika ingin direlokasi
baca juga:program kepala sd wajib dilaporkan di platform merdeka mengajar
ketua umum pkb itu menegaskan, jangan sampai kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memberatkan masyarakat. "pemerintah harus memberi penjelasan kepada dpr. kebijakan itu jangan sampai memberatkan masyarakat," papar politisi kelahiran jombang, jawa timur itu.
anggota komisi v dpr ri dari fraksi pks suryadi jaya purnama mengatakan, aturan baru terkait tapera akan memiliki dampak yang sangat luas. banyak orang akan terkena aturan ini.
"oleh sebab itu kami perlu memberikan beberapa catatan agar adanya aturan ini memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat," kata suryadi.
yang pertama, kata suryadi, terkait golongan kelas menengah yang sudah memiliki rumah, misalnya sudah telanjur membelinya atau dari warisan orang tua, tapi masih juga diwajibkan untuk ikut program ini.
baca juga:2 kader pdip bersaing di pilbup bengkulu selatan, barli halim versus yevri sudianto 
baca juga:pandai menyelam, berikut 5 fakta unik berang-berang, hewan nokturnal si pemakan besar 
dalam aturan pp no. 25/2020 yang belum direvisi disebutkan bagi peserta non-masyarakat berpenghasilan rendah (mbr), maka uang pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya dapat diambil setelah kepesertaan tapera-nya berakhir, yaitu karena telah pensiun, mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, meninggal dunia atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima  tahun berturut-turut.
fraksi pks, lanjut suryadi, mengusulkan golongan kelas menengah itu dapat dibantu untuk dapat membeli properti yang produktif seperti misalnya ruko dan sebagainya.
"sehingga dengan demikian akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah," bebernya.
menurut penelitian lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia (lpem feb ui) pada 2023 bahwa kebijakan ekonomi jokowi saat ini cenderung melupakan kelas menengah.
baca juga:bangun jembatan lagan bungin diusulkan anggaran rp 4,3 miliar
baca juga:angka stunting meningkat, pemkab rejang lebong lakukan audit kasus
padahal, imbuh suryadi, pemerintah harus fokus pada pengembangan kelas menengah yang kuat dan inovatif, karena mereka adalah motor utama pembangunan jangka panjang. "fraksi pks mendorong agar kelas menengah ini juga diperhatikan," ucapnya.
menurutnya, penghasilan mereka melebihi kriteria mbr, sehingga tidak dapat membeli hunian subsidi.
namun, di sisi lain, penghasilan mereka juga masih pas-pasan untuk membeli hunian nonsubsidi, sehingga akan semakin terbebani jika harus mencicil rumah sendiri tapi juga masih harus menyisihkan uang untuk tapera.
legislator asal dapil ntb itu juga meminta agar kelas menengah tanggung seperti generasi milenial dan gen z saat ini lebih khusus lagi diperhatikan. 
baca juga:rangkaian hut kota curup diakhiri prosesi adat pancung tebu 
"impian mereka untuk punya rumah sendiri akan menjadi semakin sulit terwujud karena penghasilannya tak pernah cukup untuk mencicil kpr. dan tidak mungkin harus menunggu lama pensiun atau berusia 58 tahun baru dapat membeli rumah," urainya.
selanjutnya terkait pekerja mandiri yang pendapatannya tidak tetap, kadang cukup, kadang kurang, bahkan tidak ada penghasilan sama sekali.  tentunya iuran untuk pekerja mandiri perlu diatur oleh bp tapera secara bijaksana dan perlu diklasifikasikan dengan baik agar tidak memberatkan para pekerja mandiri.
berikutnya soal penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). terdapat kepmen pupr no. 242/kpts/m/2020 yang mengatur batasan maksimal penghasilan mbr pada kelompok sasaran kpr sejahtera, kpr subsidi selisih bunga (ssb) dan subsidi bantuan uang muka(ssm), yaitu maksimal rp 8 juta per bulan. 
wakil sekretaris fraksi pks dpr ri itu mengatakan, hal itu perlu dikaji lebih dalam apakah batasan tersebut perlu ditingkatkan mengingat saat ini masih banyak rumah bersubsidi yang terbengkalai karena tidak diserap oleh masyarakat.
suryadi juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan tapera sejak 2020 berdasarkan pp no. 25/2020, apakah peserta tapera yang mbr memang mengambil jatahnya untuk membeli rumah. perlu dievaluasi juga apakah peserta non-mbr yang sudah pensiun dan ingin mencairkan tapera tidak mengalami prosedur yang rumit dan berbelit, terutama yang berdomisilinya di daerah.
suryadi menambahkan, pemilihan manajer investasi pada bp tapera yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan dana tapera harus transparan dan akuntabel dan diawasi secara ketat. hal itu diperlukan agar dana tapera tidak mengalami penyalahgunaan seperti pada kasus jiwasraya dan asabri.
"dan tidak dimasukkan dalam proyek-proyek yang berisiko tinggi seperti proyek ikn atau jangan sampai dialokasikan ke program pemerintah lainnya," tegasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 29 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan